Liputan6.com, Banten - Para keturunan Kesultanan Banten, Kyai, Alim Ulama, dan para Jawara se-Banten menolak terhadap peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin 23 Februari 2015.
"Kalau KEK akan membuat kemakmuran masyarakat Banten dan tidak ada kemaksiatan, akan kami dukung," kata Abas Waseh, Dzuriyat Kesultanan Banten, saat di temui di Masjid Agung Serang, Kota Serang, Minggu (20/2/2015).
Advertisement
Abas Waseh tak sendirian, dirinya bersama para kyai, jawara, alim ulama, serta para santri meminta agar pembangunan KEK Tanjung Lesung dilakukan renegosiasi terlebih dahulu.
"Saya berharap pemerintah ada musyawarah dengan dewan ulama Banten. Agar ulama, masyarakat, dan kyai menjadi mitra pemerintah. Sehingga jangan sampai ada pihak ke tiga menggoncang Banten agar lepas dari NKRI," kata KH. Yusuf Al Mubarok, juru bicara Dewan Ulama se-Banten, saat ditemui di tempat yang sama.
Menurut Yusuf, hingga saat ini tidak ada sosialisasi yang masif baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Pusat terkait pembangunan KEK Tanjung Lesung.
Yusuf mengatakan, tidak menutup kemungkinan dengan kehadiran KEK tersebut dapat merusak moral dan akhlak masyarakat Banten yang terkenal dengan kesantriannya.
"Harus tahu peruntukannya seperti apa. Karena investor ini banyak dampak negatifnya. Jangan sampai nelayan kewalahan buat usahanya. Jangan sampai warga pribumi hanya menjadi kacung," terang Yusuf.
Bahkan menurut Yusuf hal yang paling berbahaya jika KEK tidak dilakukan renegosiasi adalah terjadinya penjajahan gaya baru serta sistem perbudakan yang dilakukan oleh pengusaha asing.
Para dewan ulama, Kyai, santri, jawara, dan keturunan Kesultanan Banten telah mengirimkan surat ke Jokowi untuk dilakukan penundaan peresmian KEK dan dilakukannya musyawarah terlebih dahulu dengan para tokoh Banten. (Yandhi D/Ahm)
