Liputan6.com, Jakarta Kenaikan harga beras yang juga diikuti kenaikan harga bahan pokok lainnya seperti telur, sayuran, daging, dan gula mendapat perhatian serius dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar.
"Situasi ini selain membuat resah masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga, juga berpotensi menimbulkan citra negatif Pemerintah yang sedang gencar membangun swasembada pangan khususnya beras, jadi harus segera diatasi," ujar Marwan di Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Advertisement
Marwan mengaku mendapat banyak laporan dari pasar tradisional di desa-desa, kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya sudah mulai terjadi sejak akhir tahun dan terus berlangsung sampai sekarang. Jika tidak segera bisa diatasi, dikhawatirkan akan timbul persepsi publik Pemerintah kurang cakap dalam pengelolaan beras dan kalah siap dibanding mafia beras.
"Persepsi ini jangan sampai terbangun karena akan sangat merugikan public trust kepada Pemerintah dalam hal kemampuan menjamin ketersediaan beras dan pendistribusiannya kepada masyarakat atau konsumen sebagai end-user," kata dia.
Untuk itu, ia menyarankan agar dilakukan pembenahan dan konsolidasi manajemen pangan khususnya beras mulai dari hulu sampai hilir, dari sawah hingga pasar beras. Marwan pun mengusulkan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan sebagai distributor beras.
"BUMDes bisa diperankan sebagai distributor di lini pertama jalur distribusi di desa, karena BUMDes yang memang lokasinya di desa lebih mudah berbisnis dengan petani desa yang tidak lain adalah anggota BUMDes di desa masing-masing," tutur Marwan.
Ia meyakini, pemberian peran BUMDes sebagai distributor beras desa akan sangat membantu Pemerintah dalam mengamankan jalur pengadaan dan penyaluran beras dari praktik mafia beras.
"BUMDes akan ikut membantu petani desa yang juga anggota BUMDes, mulai dari proses tanam, perawatan dari hama, hingga tahap panen, membeli dan menggiling jadi beras lalu menyimpan dan menyalurkannya sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah," kata Marwan.
Menurut Marwan, BUMDes punya kesiapan untuk dijadikan distributor beras. Khususnya dari segi sumber daya manusia, banyak pengurus dan anggota BUMDes yang berlatar belakang petani dan pedagang beras. Jadi mereka paham betul seluk beluk pengadaan beras dan penyalurannya.
"Yang perlu disupport adalah permodalan, peralatan giling padi, kelengkapan administrasi modern seperti teleppon, faks, komputer dan internet, pelatihan tata kelola usaha yang baik khususnya keorganisasian, pembukuan, manajemen logistik dan distribusi, kalau untuk kantor bisa di kantor desa," ujar Marwan.
Ia akan segera berkordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai distributor beras di desa dan fasilitas pendukungnya.
Menurut Marwan, pemberian peran BUMDes sebagai distributor beras selain membantu Pemerintah juga merupakan bentuk penguatan ekonomi desa. Hal ini karena BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa.
"Penguatan BUMDes akan menempatkannya sebagai penggerak ekonomi desa, karena selain akan meningkatkan pendapatan desa juga akan memajukan usaha warga desa yang terkait dengan bisnis BUMDes, serta menciptakan lapangan kerja dan usaha baru dari bisnia yang dikembangkannya" ungkap politisi PKB itu.
Selain itu, lanjut Marwan, karena BUMDes selain berfungsi komersial mencari keuntungan untuk pendapatan kas desa juga memiliki fungsi sosial menyediakan pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat desa, BUMDes juga bisa membantu program sosial Pemerintah di desa maupun program swasembada pangan.
"BUMDes misalnya bisa ikut membantu menyalurkan beras miskin, beras operasi pasar seperti sekarang ini, benih dan pupuk bersubsidi untuk petani, dan program sosial lainnya, sekaligus bisa memperkuat program Pemerintah mewujudkan target swasembada pangan nasional," tambahnya.
Marwan meyakini, BUMDes bisa menjadi distributor pangan yang amanah dan profesional. Keuntungan yang diperoleh BUMDes bisa dipupuk menjadi sumberdana desa yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
"Saya optimis BUMDes bisa menjadi instrumen pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di desa, dalam rangka mewujudkan Nawa Cita Pemeruntahan Jokowi-JK yang ketiga yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," tandas Marwan. (Taufiqqrohman/Ahm)
