Protes Australia, Warga Riau Minta Jokowi Percepat Hukuman Mati

Tak cuma meminta hukuman mati dipercepat, mereka juga meminta Presiden Jokowi memutus hubungan dengan Australia.

oleh M Syukur diperbarui 25 Feb 2015, 14:50 WIB
Tak cuma meminta hukuman mati dipercepat, mereka juga meminta Presiden Jokowi memutus hubungan dengan Australia. (M Syukur/Liputan6.com)

Liputan6.com, Pekanbaru - Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) menggelar aksi pengumpulan koin untuk Australia. Dalam aksinya, mereka mendukung langkah tegas Jokowi untuk tetap memberikan hukuman mati pada 2 warga Australia anggota sindikat narkoba Bali Nine.

Aksi sindiran atas pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengungkit bantuan negaranya saat tsunami Aceh 2004 lalu itu dilakukan di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau.

Sebagian mahasiswa membawa kotak bertuliskan 'Coin For Australia' dan berdiri di lampu merah jalan tersebut. Aksi ini mendapat simpati dari warga yang melintas. Mereka tak ragu merogoh uangnya untuk disumbangkan pada Australia.

Sebagian lainnya, menggelar orasi di Tugu Bundaran Zapin. Kordinator lapangan aksi ini Mirwansyah mengatakan, pernyataan Abbott telah melukai perasaan masyarakat Indonesia, khususnya Aceh dan Riau.

"Tony Abbott memberi persepsi yang salah terhadap bantuan yang diberikan Australia. Australia seolah tidak tulus dan ikhlas memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan seolah menciptakan ketergantungan Indonesia terhadap Australia. Dan saat ada kepentingan Australia, ketergantungan itu digunakan," ucap Mirwansyah di Pekanbaru, Riau, Rabu (25/2/2015).

Mirwansyah mengatakan, tidak seharusnya bantuan kemanusiaan Australia untuk Aceh dibarter dengan nyawa 2 terpidana mati pengedar narkoba. "Kedermawanan tidak bisa diganti dengan kejahatan serius di Indonesia," tutur dia.

Massa juga menuntut Presiden Jokowi untuk bertindak tegas memutus hubungan bilateral RI dengan Australia.

"Apabila Australia tetap bersikukuh mengintervensi kedaulatan hukum Indonesia, dalam hal rencana eksekusi dua warga negara Australia, Presiden harus menunjukkan keberaniannya sebagai seorang pemimpin," ujar dia.

"Presiden Jokowi harus bersikap tegas untuk mengeksekusi mati dalam waktu secepatnya. Tidak hanya terhadap warga Australia yang tergabung dalam Bali Nine, tapi untuk semua terpidana mati," tandas Mirwansyah. (Ndy/Yus)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya