Kisruh APBD, Ahok Minta Ketua DPRD DKI Pilih Pemprov atau Dewan

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengapresiasi Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang selama ini mencoba bersikap netral menghadapi kisruh APBD DKI. Pemprov DKI dengan DPRD tengah mengalami perbedaan persepsi soal anggaran. Namun, menurut Basuki yang karib disapa Ahok itu, Prasetyo sebaiknya menentukan sikap tegas.

"Memang sama dia (Prasetyo) temen. Tapi dia terlalu baik, semua mau temen, kalau temen lagi berantem. Dia harus pilih bela dan di posisi mana? Nggak semua kamu belain," tegas Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Ia juga mempertanyakan etika apa yang tak bisa dirinya jaga selama ini. Sebab, Prasetyo sempat berujar sudah tak bisa lagi membela Ahok yang dinilainya makin kurang beretika. Padahal menurut dia, pandangan DPRD DKI yang tidak logis.

Menurut dia, ketika APBD telah diketok atau disetujui dalam paripurna seharusnya langsung dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Tetapi menurut anggota dewan, seharusnya dilakukan pembahasan lagi sebelum dibawa ke Kemendagri. Di saat itu lah, menurut Ahok, ada anggaran Rp 12,1 triliun yang ditambahkan ke dalam APBD.

"Saya nggak bisa jaga etika itu etika yang mana? Etika temen-temen lo (Prasetyo) yang nggak bener?" tegas Ahok.

Maka dari itu, mantan Bupati Belitung Timur tersebut meminta Ketua DPRD DKI memilih pihak mana yang seharusnya dia bela.

"Makanya saya bilang, Anda (Prasetyo) harus pilih. Hidup ini pilihan, harus pilih. Sekarang saya juga harus pilih lebih baik jadi gubernur, baik-baik sama DPRD atau amankan APBD. Kalau saya memilih, lebih baik nggak jadi gubernur asal uang di APBD tidak disusupkan, itu aja, hidup ini pilihan," ucap Ahok.

Kisruh APBD DKI bermula ketika Ahok mengungkapkan adanya dugaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang dimasukkan ke dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 usai disahkan oleh DPRD DKI dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2015.

Dalam pembahasan APBD di tingkat komisi sebelum rapat paripurna itu, Ahok menyebut salah satu wakil ketua komisi di DPRD memotong 10 hingga 15 persen anggaran yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI, kemudian menggantinya dengan anggaran pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat.

Setelah dicek, ternyata tak satupun camat atau lurah di sana yang merasa pernah mengajukan penganggaran pembelian UPS yang nilainya bila dibagi rata dengan jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Barat, mencapai Rp 4,2 miliar per 1 unit UPS.

Namun, dari pihak DPRD DKI melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) DKI justru menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI telah mencoba menyuap dalam penyusunan APBD DKI 2015 sebesar Rp 12 triliun. (Riz)