Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI Jakarta mengelar rapat paripurna membahas Hak Angket untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait kisruh APBD 2015. Petugas kepolisian sudah bersiaga, mengingat akan ada aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat untuk menuntut Ahok mundur.
Pantauan Liputan6.com, Kamis (26/2/2015) ratusan petugas kepolisian sudah bersiaga di halaman gedung DPRD DKI Jakarta. Petugas kepolisian tersebar di berbagai sudut gedung mulai dari halaman, lobi gedung, hingga bagian dalam gedung.
Sebanyak 2 unit kendaraan taktis juga sudah terparkir di pintu gerbang gedung. Tampak 1 unit barracuda dan 1 unit water cannon bersiaga tepat di depan pagar gedung DPRD DKI.
Sejumlah aksi unjuk rasa dikabarkan akan mewarnai jalannya sidang paripurna Hak Angket. Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada DPRD untuk mencabut mandat Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Salah satu kelompok massa yang akan datang untuk berunjuk rasa adalah Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ). Organisasi massa yang mewadahi 90 ormas lainnya itu dikabarkan kembali turun mendukung DPRD melengserkan Ahok.
Namun, sampai saat ini belum muncul satu pun kelompok massa yang berunjuk rasa. Arus lalu lintas di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat juga tampak masih lancar.
Kisruh APBD DKI
Kisruh APBD DKI bermula ketika Ahok mengungkapkan adanya dugaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang dimasukkan ke dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 usai disahkan oleh DPRD DKI dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2015.
Dalam pembahasan APBD di tingkat komisi sebelum rapat paripurna itu, Ahok menyebut salah satu wakil ketua komisi di DPRD memotong 10 hingga 15 persen anggaran yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI, kemudian menggantinya dengan anggaran pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat.
Setelah dicek, ternyata tak satupun camat atau lurah di sana yang merasa pernah mengajukan penganggaran pembelian UPS yang nilainya bila dibagi rata dengan jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Barat, mencapai Rp 4,2 miliar per 1 unit UPS.
Namun, dari pihak DPRD DKI melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) DKI justru menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI telah mencoba menyuap dalam penyusunan APBD DKI 2015 sebesar Rp 12 triliun. (Mut)
Advertisement
