Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan bahwa laporan dugaan tentang adanya penggelembungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah ada sejak lama. Namun ia baru mengetahuinya sejak menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta pada 2012 silam.
Menurut Ahok, anggaran siluman yang terindikasi merugikan negara hingga Rp 12 triliun per tahun tersebut bahkan sempat ingin dilaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Gubernur DKI Jakarta masih dijabat Joko Widodo atau Jokowi.
Karena itu Ahok membantah laporannya ke KPK terkait dengan langkah DPRD DKI Jakarta yang telah menyetujui usulan hak angket terhadap dirinya.
"Kenapa baru sekarang? Kan kami perlu masukkan dulu ke sistem dan dihitung. Angka-angka ini mesti dicari dan disisir. Ini betul-betul banyak, Rp 73 triliun. Kami berterima kasih ke Bappeda yang bekerja sampai pagi untuk menyisir," ujar Ahok di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/2/2015) malam.
"Sebenarnya sudah mau kita laporkan sejak zamannya Pak Jokowi, tapi buktinya tidak pernah ada karena selama ini SKPD yang isi. Setelah ada e-budgeting, SKPD tidak bisa isi. Ini DPRD yang membuatnya dan ini baik untuk kami laporkan," sambung dia.
Lebih lanjut Ahok menjelaskan, setelah menyisir dugaan membengkaknya APBD tersebut, ia kemudian meminta pihak Badan Pengawan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit anggaran itu. Dan hasilnya, terdapat selisih nilai anggaran mencapai Rp 12 triliun.
"Jadi tadi kami datang membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang saya ajukan dengan e-budgeting yang disepakati di paripurna dengan yang dibuat oleh DPRD. Ada selisih cukup banyak sampai Rp 12 triliun. Kita juga minta BPKP untuk audit 2015. Yang 2014 sudah menyerahkan audit dan 2012-2013 sudah ada auditnya," ucap Ahok.
Meski begitu, Ahok mengaku belum tahu siapa saja pihak yang telah 'bermain' dalam penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan ranah hukum yang sudah diserahkannya ke KPK. "Saya tidak tahu, nanti penyelidik (KPK) yan akan keluar. Nggak usah saya buka ini," pungkas Ahok. (Ado/Yus)
Ahok: Kami Mau Laporkan Anggaran 'Siluman' Sejak Zaman Pak Jokowi
Ahok membantah laporannya ke KPK terkait dengan langkah DPRD DKI Jakarta yang telah menyetujui usulan hak angket terhadap dirinya.
diperbarui 27 Feb 2015, 20:07 WIBAdvertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Pengakuan Sopir Pikap Tabrak Bayi hingga Tewas di Jaksel: Lawan Arah Ikuti Google Maps
Membandingkan Return of Investment Bitcoin, Emas, dan IHSG
IHSG Akhir Tahun Berpeluang Tembus 7.300, Saham-Saham Ini Menarik Diburu
Daya Tarik Gubak Hills, Destinasi Menarik untuk Menikmati Pemandangan Kota di Lampung
3 Resep Nasi Goreng Bawang Putih yang Gurih untuk Lengkapi Kumpul Keluarga di Akhir Pekan
Terhambat Dalam Perburuan Gyokeres, Arsenal Berpaling ke 2 Kandidat Lain
6 Strategi Ampuh Dapat Pekerjaan Impian di Tengah Badai PHK
30 November 2018: Presiden AS ke-41 George H. W. Bush Meninggal Dunia
Tampil Cemerlang di Manchester United, Pemain Ini Malah Dikritik Ruben Amorim Gaya Mainnya
Cara Mudah agar Aktivitas Sehari-hari Bernilai Amal Saleh, Berbuah Rahmat Allah Kata UAH
Antisipasi Banjir Lahar Dingin Gunung Lewotobi, Basarnas Buat Jalur Evakuasi
Cara Mengatasi Bau Mulut: Panduan Lengkap untuk Napas Segar