Sindir Anggota DPRD DKI, Ahok Sebut Berencana Bangun Lapas Baru

Liputan6.com, Jakarta - Hubungan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama‎ atau Ahok dan DPRD DKI Jakarta sepertinya akan terus memanas. Setelah beredar kabar dia akan dimakzulkan melalui hak angket DPRD karena menyebut para legislator memasukkan 'dana siluman' dalam APBD DKI, Ahok justru balik menantang.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, terkait wacana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) baru, yang rencananya untuk tempat tinggal beberapa Anggota DPRD DKI yang berseteru dengan dia.

"Nanti akan dibicarakan dengan Kanwil Kemenkum HAM soal rencana pembangunan lapas baru. Kan saya persiapan dipecat dari gubernur. Saya ingin bekerja sama mempersiapkan penjara yang agak mewah buat mereka (DPRD), mereka kan persiapan masuk (penjara)," sindir Ahok di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).

Saat disinggung dirinya tak beretika jika berkomunikasi dengan DPRD DKI, Ahok justru menuding balik dengan mengatakan yang tak beretika itu justru pejabat yang mencuri uang rakyat.

"Saya tidak beretika komunikasinya, justru yang nggak beretika itu pejabat yang nyolong uang rakyat. Pejabat pada berhubungan (dengan rakyat) baik-baik tapi bareng-bareng nyolong uang rakyat, saya nggak mau," tegas Ahok.

Perseteruan Ahok dengan DPRD DKI tak lain terkait dengan anggaran APBD DKI 2014, khususnya pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk sejumlah sekolah dengan nilai fantastis, yakni Rp 6 miliar.

Selain anggaran UPS, DPRD juga diduga menyelipkan anggaran untuk program di dinas-dinas di Pemprov DKI Jakarta. Belakangan, anggaran yang disisipkan tersebut disebut-sebut sebagai 'anggaran siluman' oleh Ahok.

DPRD DKI pun geram dan melakukan rapat paripurna penggunaan hak angket untuk mempertanyakan Ahok. Namun Ahok tidak ciut nyali, dan melaporkan dugaan 'anggaran siluman' itu ke KPK pada Jumat 27 Februari kemarin. (Rmn/Ado)