Saleh Husin Minta Pelindo Tak Persulit Proses Bongkar Muat

Selama ini biaya logistik di Indonesia sangat mahal mencapai 20 persen dari produk domestik bruto (PDB).

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 02 Mar 2015, 20:27 WIB
Suasana aktifitas bongkar muat peti kemas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (2/9/2014) (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian Saleh Husin memintah kepada Pelindo dan Bea Cukai sebagai pihak yang berwenang dalam proses bongkar muat barang di pelabuhan untuk tidak berbelit dalam melakukan pemeriksaan barang. Menurut Saleh, akibat lamanya proses pemeriksaan di pelabuhan biaya logistik menjadi lebih mahal.

Saleh bercerita, saat ini biaya logisitik di Indonesia terbilang mahal jika dibandingkan dengan negara lain, sehingga industri Indonesia sulit berkompetisi. "Kita cost logistic cukup mahal di Indonesia. Negara lain di ASEAN lebih murah," kata Saleh,  di kantor Kementerian Kordinator Bidang Maritim, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Salah satu penyebab besarnya biaya logisitik adalah lamanya barang dipelabuhan, karena itu proses boangkar muat dipelabuhan harus dipercepat. "Kami minta Pelindo dan Bea Cukai di dalam pemeriksaan tidak berbelit-belit yang akhirnya dia lama dan jadi cost," tuturnya.

Menurut Saleh, jika ingin industri tumbuh sesuai target, 6,3 persen hingga 6,8 persen, seharusnya ada usaha untuk mendorong, salah satunya adalah menurunkan biaya logisitik.

"Buat kami itu sangat penting bahwa industri tumbuh. Untuk industri tumbuh target kita adalah 6,3 persen hingga 6,8 persen. Untuk naikkan itu caranya adalah turunkan cost of logistic," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan membentuk tim yang bertugas untuk mengurangi biaya logistik di Indonesia sehingga dapat meningkatkan efisiensi sehingga mendukung perekonomian. Rencananya tim ini di bawah pengawas langsung Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tim ini melibatkan sejumlah kementerian mulai dari Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Karantina. 

Selama ini biaya logistik di Indonesia sangat mahal mencapai 20 persen dari produk domestik bruto (PDB). Untuk memperbaiki efisiensi ekonomi salah satunya dengan mengatasi masalah biaya logistik.

Oleh karena itu, pemerintah segera membentuk tim untuk mengurai masalah tersebut. Tim ini akan melapor kepada Presiden Joko Widodo mengenai kendala biaya logistik yang harus diselesaikan. (Pew/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya