Golkar Klaim Berhak Atas Kursi Wagub Banten

Liputan6.com, Serang Ketua DPD Golkar Banten, Ratu Tatu Chasanah, menegaskan kursi wakil gubernur Banten yang akan ditinggalkan Rano Karno adalah hak partainya. Rano Karno sendiri akan dilantik sebagai Gubernur Banten menggantikan Ratu Atut yang saat ini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau itu (cawagub) kan golkar yang punya hak, walupun itu pengusulan harus bersama dengan partai pengusung. Golkar minta untuk dipahami untuk mengusulkan wagub," kata Ratu Tatu, di Kota Serang, Banten, Selasa (3/3/2015).

Meski mengklaim Golkar berhak atas posisi Wagub Banten, namun Tatu belum mengetahui siapa kader Golkar yang akan dicalonkan untuk menjadi pendamping Rano hingga akhir tahun 2017 mendatang.

"Kita (partai golkar) akan duduk bersama dengan partai pengusung untuk melihat figur yang ada. Tidak menutup kemungkinan dari luar kader, pada intinya golkar partai terbuka, selain kader kalau punya kapasitas tidak tutup kemungkinan," terang dia.

Sementara, pegiat antikorupsi Banten, Dahnil Anzhar saat dihubungi mengatakan walaupun memang Golkar sebagai salah satu partai pengusung berhak mengajukan nama Cawagub bagi Rano, namun hal tersebut harus dilihat dari segi etika politik dan tingkat kepercayaan masyarakat Banten akan kasus Ratu Atut yang merupakan pentolan Partai Golkar.

"Standar etika politisi di indonesia seringkali abai rekam jejak masa lalu," kata Dahnil.

Menurut Ketua Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhamadiyah ini, Rano harus melihat track record atau rekam jejak dari setiap cawagub. Agar yang menjadi pendamping Rano hingga di akhir tahun 2017 merupakan orang yang bersih dan kuat.

"Salah satu yang menentukan Cawagub adalah persetujuan Gubernur defenitif. Jadi Gubernur tegas menolak mereka yang punya rekam jejak buruk sebagai calon wagub," pungkas Dahnil.

Saat ini, ada beberapa nama cawagub Banten yang mulai mencuat keluar, diantaranya anak Ratu Atut Andhika Hazrumi, menantu Atut Ade Rossi Chairunnisa, bahkan mantan wakil gubernur Banteng Mohammad Masduki, Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman, serta beberapa dari kalangan birokrat seperti Asmudji, Wahidudin Halim. (Tya/Mut)