Pemerintah Cari Utangan Rp 40 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Guna mendukung pembiayaan program pembangunan nasional, pemerintah berencana melakukan pinjaman utang luar negeri yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 40 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago mengatakan, dari jumlah pinjaman tersebut nantinya akan dialokasikan untuk proyek infrastruktur dan program sosial pemerintah.

"Iya, potensi sekitar Rp 40 triliun. Separuhnya untuk infrastruktur, yang lainnya program pembangunan sosial," ujarnya di Kantor PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Dia menjelaskan, dalam rapat yang digelar di Kantor Wakil Presiden awal pekan ini, dibahas mengenai potensi sumber dana untuk melaksanakan program-program pembangunan nasional.

"Sumber pembiayaan kan ada dua, yaitu pinjaman swasta dan pinjaman dari pemerintah atau negara. Ini kami matangkan bagaimana cara memanfaatkan," lanjut dia.

Andrianof mengungkapkan, dari pihak swasta, pemerintah mengandalkan pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN). Namun pembiayaan dari sektor ini dinilai semakin memiliki risiko.

"Yang dari swasta mengalir dalam bentuk SBN. SBN kan makin besar. Kalau makin besar makin besar risikonya, makanya sekarang kami lihat masih ada peluang untuk manfaatkan pinjaman luar negeri," katanya.

Menurutnya, pinjam luar negeri memiliki benefit yaitu memberikan keleluasaan bagi negara dalam proses pengembaliannya.

"Itu kan bunganya rendah, jangka pengembalian yang panjang, ada grace periode juga. Jadi bagaimana mengefektifkan peluang itu," jelasnya.

Nantinya pinjaman luar negeri tersebut, akan dialokasikan ke beberapa kementerian yang menjalankan program pembangunan nasional pemerintah.

"Alokasi terbesar seperti Kementerian PU-Pera, (Kementerian) Pendidikan, Kesehatan, KKP. Karena kita banyak diminati negara yang ingin membantu untuk program poros maritim," tandasnya.

Bank Indonesia mencatat, Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan IV 2014 tercatat sebesar US$ 292,6 miliar, turun 0,4 persen dibandingkan dengan posisi akhir triwulan III 2014 yang sebesar US$ 293,7 miliar. Penurunan posisi ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya posisi ULN sektor publik atau utang milik pemeirntah dan Bank Indonesia, baik dalam bentuk pinjaman maupun kewajiban luar negeri lainnya, masing-masing sebesar US$ 1,9 miliar dan US$ 1,7 miliar.

Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) dan debt service ratio (DSR) mengalami penurunan masing-masing dari 33,3 persen dan 46,4 persen pada triwulan III 2014 menjadi 32,9 persen dan 46,2 persen pada triwulan IV 2014. (Dny/Gdn)