Menteri Tjahjo Absen Pertemuan Kemendagri dan DPRD DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar pertemuan dengan DPRD DKI Jakarta. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut kisruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

Pantauan Liputan6.com, Rabu (4/3/2015) anggota DPRD mulai tiba di Gedung Kementerian Dalam Negeri sekitar pukul 14.30 WIB. Pimpinan DPRD seperti Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana, M Taufik, dan Ferrial Sofyan hadir.

Rombongan juga berisi anggota banggar dan ketua fraksi di DPRD. Sedangkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak hadir.

Pertemuan dipimpin Sekjen Kemenedagri Yuswandi A Tumenggung dan didampingi Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzard Moenek. Berbeda dengan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak hadir dalam pertemuan dengan DPRD DKI Jakarta.

"Mohon maaf Pak Menteri tidak bisa hadir dalam pertemuan ini karena harus Rapat Kabinet di Istana," jelas Yuswandi.

Kisruh APBD DKI

Kisruh APBD DKI bermula ketika Ahok mengungkapkan adanya dugaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang dimasukkan ke dalam rancangan APBD DKI 2015 usai disahkan oleh DPRD DKI dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada 27 Januari 2015.

Dalam pembahasan APBD di tingkat komisi sebelum rapat paripurna itu, Ahok menyebut salah satu wakil ketua komisi di DPRD memotong 10 hingga 15 persen anggaran yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI, kemudian menggantinya dengan anggaran pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat.

Setelah dicek, ternyata tak satupun camat atau lurah di sana yang merasa pernah mengajukan penganggaran pembelian UPS yang nilainya bila dibagi rata dengan jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Barat, mencapai Rp 4,2 miliar per 1 unit UPS.

Namun, dari pihak DPRD DKI melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) DKI justru menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI telah mencoba menyuap dalam penyusunan APBD DKI 2015 sebesar Rp 12 triliun. (Mvi)