Ahok: Saya Tahu PNS yang Terlibat 'Dana Siluman' APBD

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan dirinya telah mengetahui ada PNS DKI yang terlibat dalam dugaan susupan anggaran 'siluman' di APBD 2015.

"Saya tahu ada oknum PNS terlibat (APBD 'Siluman'). Saya pun sudah tahu namanya," ujar Ahok ini di hadapan ratusan lurah dan camat di Balaikota Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Namun, mantan Bupati Belitung Timur itu tak menyebutkan nama PNS DKI tersebut. Dia mengakui dokumen APBD Pemprov DKI memang tak seluruhnya benar.

Kata Ahok, dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pagi tadi, dipaparkan bahwa masih ada oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menganggarkan Alat Tulis Kantor (ATK) dengan jumlah besar. Hal itu diketahui dari sistem e-budgeting.

Karena itu, Ahok mengaku bersyukur memperoleh ilmu dari Kemendagri bagaimana cara menyusun anggaran yang benar dan bagaimana cara menghadapi jika ada permainan anggaran.

"Selama ini DKI puluhan tahun melakukan banyak kesalahan. Sekarang kita luruskan dan yang paling senang, ini kan bukti apa yang disebutkan Pak Jokowi jadi kenyataan. Kenapa Pak Jokowi meminta saya tahan dulu? Pak Jokowi khawatir kalau mendagri yang tidak sevisi dengan e-budgeting, habis kita," tandas Ahok.

Ahok sebelumnya mengungkapkan adanya dugaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang dimasukkan ke dalam rancangan APBD DKI 2015 usai disahkan oleh DPRD DKI dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada 27 Januari 2015.

Dalam pembahasan APBD di tingkat komisi sebelum rapat paripurna itu, Ahok menyebut salah satu wakil ketua komisi di DPRD memotong 10 hingga 15 persen anggaran yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI, kemudian menggantinya dengan anggaran pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat.

Setelah dicek, ternyata tak satu pun camat atau lurah di sana yang merasa pernah mengajukan penganggaran pembelian UPS yang nilainya bila dibagi rata dengan jumlah kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat, mencapai Rp 4,2 miliar per 1 unit UPS.

Namun, dari pihak DPRD DKI melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) DKI justru menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI telah mencoba menyuap dalam penyusunan APBD DKI 2015 sebesar Rp 12 triliun. (Riz/Yus)