Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik satu per satu tak menyetujui pengajuan hak angket (penyelidikan) yang dilakukan fraksinya di DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengenai APBD 2015. Namun, Ahok justru meminta agar hak angket itu tak dihentikan.
"Kita harap angket ini harus terus. Jangan dicabut, biar jelas siapa yang ciptakan anggaran 'siluman'," tegas dia usai pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jakarta, Rabu (4/3/2015).
Ahok mengatakan, dia tak ingin PNS DKI selalu menjadi korban dari permainan anggaran. Meski memang diakuinya jajarannya juga ada yang ikut bermain.
Ia mencontohkan, pada 2007 ada PNS DKI yang ditahan karena anggaran belanja filling cabinet sekolah. Namun, oknum yang menitipkan agar anggaran itu disusupkan dalam APBD tak tersentuh sedikit pun.
Begitu juga, menurut Ahok, dengan salah seorang staf Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tata Air bernama Fahrurozi harus dipenjara gara-gara titipan anggaran 'siluman' yang tak mau dilakukannya.
"Saya pikir ini kesempatan kita untuk bela PNS, jangan mau lagi jadi korban titipan anggaran 'siluman'," tegas Ahok.
Penarikan dukungan terhadap hak angket mulai bermunculan dari beberapa partai politik. Setelah Nasdem, kabarnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga akan menarik dukungannya.
Belum lagi, pernyataan Sekjen Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah yang tak mendukung hak angket dilakukan fraksinya di DPRD DKI Jakarta.
Advertisement
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengatakan, penarikan dukungan Partai Nasdem tidak akan berpengaruh kepada partai lain. Sebab, sampai saat ini seluruh anggota dewan belum ada yang mencabut dukungan hak angket kepada Ahok. (Mvi/Yus)
Baca Juga
