Haji Lulung: Bisa Saja DPRD DKI yang Usulkan UPS

Liputan6.com, Jakarta - Pengadaan alat suplai daya bebas gangguan atau uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD 2015 menjadi perdebatan antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham 'Lulung' Lunggana tak menampik, adanya kemungkinan jika anggota dewan yang mengajukan pengadaan UPS itu.

"Bisa aja kita yang mengusulkan. Bisa jadi juga SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Kan kita punya hak budget," ucap Haji Lulung di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Dia mengatakan, usulan dari dewan mengenai pengadaan barang dan pos anggaran di APBD muncul berdasarkan aspirasi dari bawah, baik masyarakat maupun SKPD sendiri.

"Aspirasi dari bawah. Iya dong aspirasi. Kan ada rapat anggota dewan (RAD) di situ kita ngomong kan sama SKPD, lu butuh apa, kita bahas. Ada kemungkinan kita usulkan," kata Lulung.

Namun mengenai pengadaan UPS dalam APBD Perubahan 2014 lalu, menurut Lulung, tak ada hubungannya dengan DPRD. Karena dalam anggaran perubahan, dewan hanya menyetujui.

"UPS itu kemarin di perubahan. Perubahan anggaran 2014 itu tidak dibahas. Sudah kita setuju saja, ya sudah. Harusnya Ahok jadi Plt Gub tak buat SPD, Surat Penyediaan Dana," ujar dia.

"Kalau dia tanda-tangan itu, SKPD boleh lelang. Makanya ntar Ahok juga dipanggil 'Lah lu kenapa nyediain duitnya?' Harusnya investigasi dong," imbuh Lulung.

Hal ini, lanjut Lulung, bisa menjadi bumerang bagi SKPD Pemprov DKI Jakarta. "Kan gue bilang dia mendulang air sendiri. Ahok harus bertanggung jawab tuh," pungkas Lulung.

Dalam draf APBD 2015 yang disebut Ahok sebagai versi DPRD, terdapat usulan pengadaan UPS senilai Rp 4,2 miliar per unit untuk kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat. Selain itu, ada pula usulan pengadaan UPS untuk 49 sekolah di Jakarta. Ahok sebelumnya meyakini eksekutif tak pernah mengajukan usulan tersebut. (Ndy/Yus)