Ahok: Masa Sekolah Beli Alat Fitnes Rp 2-3 Miliar?

Ahok mengatakan tak hanya pengadaan UPS bernilai miliaran rupiah yang mencurigakan, melainkan ada beberapa yang usulan yang tidak logis.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 06 Mar 2015, 15:32 WIB
Ahok. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku heran dengan usulan pengadaan alat fitnes untuk sekolah-sekolah di Jakarta Selatan. Anggaran tersebut terdapat dalam draf APBD DKI 2015 yang disebut Ahok sebagai versi DPRD DKI.

"Masa sekolah beli alat fitnes Rp 2 sampai Rp 3 miliar, (siswa) suruh push up aja. Gua aja nggak pakai alat fitnes," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Berdasarkan data soft copy RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD yang diterima Liputan6.com, pengajuan peralatan kebugaran itu terdapat dalam pembahasan Komisi E untuk pengadaan Barang Langsung (BL).

Peralatan ini khusus dianggarkan untuk Sudin Pendidikan II Jakarta Selatan. Pengadaan alat fitness ini tidak merinci untuk sekolah tertentu, hanya dituliskan cakupan wilayah sekolah yang mendapatkan, yaitu per kecamatan. Tiapkecamatan mendapat kucuran dana Rp 2.500.000.000.

Dana sebesar itu diperoleh tiap kecamatan untuk kemudian disebarkan ke SMAN atau SMKN yang ada di wilayah kecamatan bersangkutan. Kecamatan yang mendapatkan anggaran itu adalah SMAN dan SMKN di Kecamatan Pancoran, Tebet, Pasar Minggu, Mampang, Setia Budi, dan Kebayoran Baru. Jika dijumlahkan, anggaran peralatan fitness untuk
SMAN dan SMKN di 6 kecamatan di Jakarta Selatan itu senilai Rp 30 miliar.

Ahok pun mengatakan hal tersebut membuktikan tak hanya pengadaan UPS bernilai miliaran rupiah yang mencurigakan, melainkan masih ada beberapa yang usulan anggarannya yang tidak logis.

"Ini barangnya banyak. Nggak cuma UPS aja, ada scanner sama alat fitnes di sekolah tadi itu," ujar Ahok.

Ahok dan DPRD saat ini tengah terlibat konflik terkait APBD 2015. Ahok menduga kuat ada jumlah anggaran yang disusupi pihak DPRD. Sementara, DPRD menuding Ahok mengajukan anggaran ke Kemendagri yang sebelumnya tak dibahas bersama legislatif. (Riz/Yus)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya