Survei AirMob: 'Bulan Madu' Jokowi-JK Terusik KPK Vs Polri

Isu mengenai konflik KPK vs Polri membuat 'bulan madu' kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla terusik.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 06 Mar 2015, 18:45 WIB
Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Empat bulan sudah Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia. Namun, pada awal tahun 2015, kepemimpinan Presiden yang akrab disapa Jokowi sedikit terusik dengan adanya beberapa isu yang menurunkan elektabilatasnya.

Berdasarkan hasil penelitian dari Lembaga monitoring data dan analisis media sosial AirMob dan Lembaga Pengkajian Teknologi dan Informasi (LPTI) Mataram Yogyakarta, isu mengenai konflik KPK vs Polri membuat 'bulan madu' kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla terusik. Sebab, isu KPK vs Polri menurunkan elektabilitas Presiden Jokowi di mata publik dengan presentasi 25 persen.

"Bulan madu kepemimpinan Jokowi terusik. Awalnya memang berlangsung istiqomah, tetapindiusik konflik KPK vs Polri," kata Peneliti AirMob, Nurfahmi Budi Prasetyo di kantonya, Jalan Halimun, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2015).

Selain isu KPK vs Polri, ada 2 isu lainnya yang dianggap juga menurunkan elektabilitas Presiden Jokowi di mata Netizen. Di antaranya isu status hukum Komjen Pol Budi Gunawan dan kasus pidana yang menjeran Ketua KPK nonaktif Abraham Samad.

Menurut Nurfahmi, kondisi yang dialami Presiden Jokowi hampir sama dengan yang dialami pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi, ia menganggap lambannya Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan atas isu krusial tersebut menimbulkan anggapan mantan Walikota Solo itu kurang kuat dalam membangun komunikasi politik.

"Netizen mempertimbangkan martabat presidensil rapuh karena komunikasi politik. Misalnya komunikasi dengan parpol koalisi, oposisi, legislatif, dan relawan. Bahkan relawan sudah antipati seakan-akan ditinggalkan," tutur Nurfahmi.

Nurfahmi menambahkan, publik saat ini sudah cukup piawai dalam membaca karakter pemimpinannya khususnya lewat media sosial. Apalagi menilai langkah pemimpinan dalam menyelesaikan suatu isu tertentu yang dianggap krusial.

"Terutama terkait KPK vs Polri. Netizen, media, sipil society berharap menyelesaikan kasus KPK vs Polri tidak berbelit-belit. Jangan sampai terjebak labirin," ucap dia.

Bahkan menurut catatan LPTI Pelataran Mataram Yogyakarta, sepanjang 2 bulan terakhir, tren positif Jokowi mengalami penurunan menjadi 51 persen atau lebih rendah dibandingkan tren positif yang ditunjukkan sejumlah Kementeriannya yang dinilai fokus melakukan kerja nyata.

"Kementerian ESDM tren positifnya 70 persen, Kemendagri 69 persen, Kemenhub 68 persen, KKP 64 persen dan Kemendikbud 64 persen," jelas Nurfahmi.

Untuk itu Nurfahmi menganggap Presiden Jokowi perlu membangun komunikasi politik yang terstruktur guna meredam dinamika politik sast ini. "Jangan sampai merambat kemana-mana. Dinamika ini dibutuhkan bangunan komunikasi yang tersutruktur," tutup Nurfahmi.

Penelitian AirMob dan LPTI dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2015 dengan mengumpulkan semua percakapan tentang Jokowi di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Percakapan tersebut dipilah kembali dengan menggunakan software Branding Analitic Network Detector Issue hingga menemukan hasil percakapan positif dan negatif tentang Presiden Jokowi. (Mut)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya