Kritik Pengamat untuk Ahok

Liputan6.com, Jakarta - Gagalnya mediasi yang dilakukan Kemendagri terhadap DPRD dan Pemprov DKI Jakarta semakin memperkeruh suasana. Dalam mediasi itu, terlihat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menunjuk Walikota Jakarta Barat Anas Effendi yang memancing amarah para anggota DPRD DKI Jakarta.

Pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy menilai sikap Ahok yang terkesan pasang badan sendiri untuk menyelamatkan APBD DKI Jakarta ini justru bisa berdampak buruk pada dirinya sendiri. Seharusnya, Ahok dapat menunjukan sikap yang lebih bijaksana dalam menghadapi permasalahan ini.

"Ahok itu harusnya menunjukan sikap bijaksana. Jangan sampai Anda diteror SKPD. Bukan teror fisik, suka tidak suka akan melahirkan psikologis teror," ujar Ichsan saat diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015).

Menurut dia, Ahok seharusnya menjelaskan dengan baik duduk masalah dengan para bawahannya. Langkah yang lebih bijaksana terkait dugaan APBD siluman adalah dengan melakukan audit sebelum diserahkan pada Kemendagri.

Ichsan juga mengatakan, DPRD juga seharusnya tidak mencampurkan urusan fitnah ke hak angket. Segala tuduhan yang dianggap fitnah langsung saja dilaporkan ke pihak berwajib. "Kalau Anda merasa difitnah terhina ajukan saja sebagai proses pidana," lanjut dia.

Ditambahkan dia, DPRD seharusnya bisa menegur Ahok dengan mengirim surat langsung. Surat itu berisi pertanyaan pengiriman RAPBD yang tidak sesuai pembahasan.

"Kesalahan DPRD adalah, bagaimana DPRD bisa mengetahui yang diajukan Ahok bukan RAPBD yang di paripurna. Suratin aja gubernur, kenapa kok nggak Anda kasih," kata Ichsan.

Saran untuk Ahok

Selain itu, Ichsan juga menyatakan, kisruh APBD 2015 antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta seharusnya dapat dicegah sejak lama. Dia menilai Ahok seharusnya bisa menahan diri untuk tidak menyerahkan RAPBD ke Kemendagri karena ada dugaan dana mencurigakan yang ada pada APBD.

"Sebelum diserahkan Kemendagri, kalau saya jadi Ahok, saya tidak akan meneruskan. Walaupun sudah terima kasih, tidak tidak teruskan dulu, dikembalikan dulu ke DPRD. 'DPRD, saya temukan Rp 12,1 triliun yang mencurigakan'. Itu cara bijaksana," ujar Ichsan.

Dengan adanya pembahasan ini, kata Ichsan, 'permainan' yang dilakukan oleh DPRD atau DPRD bersama SKPD dapat diketahui. Tapi faktanya, Ahok memilih untuk langsung menyerahkannya ke Kemendagri dan membongkarnya. Menurut dia, seharusnya Ahok tak bersikap demikian.

"Dengan melanjutkan ke Kemendagri, dia berhadapan dengan DPRD dan SKPD. Dia tidak melakukan kewenangan dengan baik. Dia tidak memberi teladan," jelas Ichsan.

Untuk mengetahui, siapa yang sesungguhnya bermain dalam APBD, pengamat ekonomi itu menyarankan untuk dilakukan adanya audit manajemen. Audit bisa dilakukan oleh BPK, bukan BPKP.

"Kenapa Ahok dalam rentang waktu dia mengambil keputusan sendiri. Akhirnya memang menabrak Undang-undang. Kenapa nggak diaudit saja dulu," tandas Ichsanuddin Noorsy. (Riz/Ein)