Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai polemik APBD DKI Jakarta yang terjadi antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan DPRD karena kurangnya pemahaman akan posisi dan fungsi gubernur dan Dewan.
"(DPRD DKI dan Ahok) Harusnya satu kotak. DPRD dipilih langsung oleh rakyat dengan demokratis, gubernur juga dipilih rakyat DKI secara demokratis. Keduanya punya fungsi dan tugas yang sama dalam menyusun anggaran daerah bersama," ujar Menteri Tjahjo dalam diskusi Bincang Senator 2015 bersama Liputan6.com di Senayan City, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2015).
Idealnya, menurut Tjahjo, pemerintah daerah dan DPRD itu bersinergi, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam penyusunan anggaran daerah.
"Harus ada skala prioritas yang dikedepankan, sama dengan APBN, 20 persen harus masuk anggaran pendidikan, 15 persen harus masuk anggaran kesehatan. Jangan sampai warga DKI kesulitan menggunakan BPJS. Kemudian sekian persen harus untuk infrastruktur, mengatasi banjir, mengatasi kemacetan dan sebagainya," jelas Mendagri.
Sementara, Kemendagri dalam meneliti anggaran yang diajukan juga melakukan evaluasi dari perencanaan berdasarkan anggaran pada tahun sebelumnya.
"DKI Rp 73 triliun tahun 2014, itu Silpa-nya (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) luar biasa, hanya 40% yang terserap, ini ada apa? Makanya kita lakukan evaluasi. Bagi Kemendagri, kami tidak mau melihat adanya 2 perencanaan. Perencanaan anggaran ya satu," tegas Tjahjo.
Dia juga memastikan Kemendagri tak mengenal yang namanya anggaran ganda, karena hanya akan menerima anggaran yang datang dari Gubernur DKI Jakarta.
Tenggat 1 Minggu
Kini, pihak Kemendagri menyatakan tak akan lagi melakukan mediasi atau klarifikasi. Pihaknya memberi waktu satu minggu kepada Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI untuk duduk bersama bermusyawarah.
"Kalau tidak ya sudah, ada aturan, ada undang-undang, bisa Peraturan Gubernur dibuat, bisa Peraturan Mendagri. Kalau tidak mungkin ini difokuskan, akan kita gunakan mata anggaran 2014. Jangan sampai proses politik DPRD yang kami hargai, proses hukum dari Pak Ahok yang kami hargai, menyandera anggaran kita," tegas Tjahjo.
"Mudah-mudahan setelah tanggal 13 nanti akan segera kami putuskan. Kami (Kemendagri) tidak ingin satu sen pun uang rakyat ini dimanipulasi, uang rakyat tidak tepat pada sasarannya," imbuh dia.
Tjahjo Kumolo tak peduli jika hak angket yang diajukan DPRD akan diteruskan, hanya saja dia berharap agar dilakukan secara terbuka, supaya jelas apakah benar ada dana siluman sebesar Rp 12 triliun lebih itu.
"Itu 15% lho dari mata anggaran DKI. Kalau iya pasti akan ketahuan siapa yang tanggung jawab. Tidak mungkin itu oknum DPRD sendiri, pasti ada oknum pemerintah daerah, karena ini anggarannya anggaran daerah yang dibahas bersama DPRD," tukas Tjahjo Kumolo.
Selanjutnya: Pilkada Serentak, Anggaran Lebih Hemat
Pilkada Serentak, Anggaran Lebih Hemat
Pilkada Serentak, Anggaran Lebih Hemat
Selain masalah kisruh APBD DKI, diskusi Bincang Senator 2015 juga mengupas soal pilkada serentak.
Tahun ini boleh disebut Tahun Pilkada Serentak. Betapa tidak, terhitung Desember 2015, sebanyak 273 daerah akan melaksanakan pilkada serentak di tingkatan provinsi hingga kabupaten ataupun kota. Sementara pada tahun 2018, ada 245 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak.
Terkait itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjamin pemilu serentak akan berlangsung damai dan tidak terjadi konflik kepentingan di tiap daerah.
"Selama ini seperti disebut pilkada sering terjadi konflik, tapi faktanya pilkada tahun-tahun sebelumnya potensi konflik itu hanya terjadi di 6 wilayah, yakni di Papua, Sulawesi, dan Jawa. Di Sumatera malah tidak terjadi," papar Menteri Tjahjo dalam diskusi Bincang Senator 2015 bersama Liputan6.com di Senayan City, Jakarta Pusat, Minggu 8 Maret 2015.
Selama pilkada serentak berlangsung, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu yakin, jaminan keamanan juga akan diberikan pemerintah daerah, kepolisian dan TNI.
"Pemilu serentak kan kerja kita semua. Kepolisian, pemerintah, TNI akan ikut mengamankan. Agar masyarakat bisa hadir di TPS (tempat pemungutan suara) menggunakan hak politiknya, bebas, aman dan terjamin. Saat sosialisasi, kampanye, pasti ada polisi, Linmas, elemen masyarakat, satgas partai. Tidak akan terjadi kekacauan," tukas Mendagri.
Adapun selain Tjahjo Kumolo, diskusi yang rutin digelar akhir pekan ini juga dihadiri Ketua DPD RI Irman Gusman dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor.
Selengkapnya simak wawancara khusus dengan Mendagri Tjahjo Kumolo dalam video yang terbagi dalam 2 bagian di bawah ini:
(Ans/Yus)
Advertisement
