Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah ingin PT Pertamina (Persero) mengelola Blok Mahakam sebelum masa kontrak PT Total E&P Indonesie dan Inpex berakhir.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengatakan, Pertamina harus cepat melakukan masa peralihan blok yang terletak di Kalimantan Timur tersebut untuk menjalankan rencana eksplorasi ke depan.
Advertisement
"Sekarang kami berharap secepatnya karena transisi butuh waktu. Kami telat memberi green light itu artinya rencana eksplorasi akan terlambat dan saya kasih waktu sekitar dua tiga minggu untuk menyelesaikan seluruh hal ini," kata Sudirman, di Lhokseumawe, Aceh Utara, Selasa (10/3/2015).
Menurut Sudirman, pemerintah sudah melakukan pembicaraan dengan Pertamina dan Total untuk membahas masa transisi tersebut, agar saat kontrak habis pada 2017 Pertamina langsung menjalankannya.
"Sejak November kami sudah bicara dengan keduanya, jadi harusnya Pertamina bukan dari nol sama sekali. Selama ini Pertamina mampu membuat proposal dari Total jadi hubungan antar keduanya sudah oke," tutur Sudirman.
Sehingga Pertamina dan kedua perusahaan operator sebelumnya sudah mengganti peran, dan produksi tetap stabil sebelum 2017. "Iya kalau bisa begitu (masuk sebelum 2017) supaya transisinya bisa berjalan baik," kata Sudirman.
Kontrak PT Total E&P Indonesie dan Inpex Corp dalam pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur akan berakhir pada 2017. Pemerintah bersiap mengalihkan pengelolaan lapangan yang menghasilkan gas terbesar di Indonesia tersebut ke PT Pertamina (Persero).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil pernah mengatakan, dari pembicaraan tersebut Pertamina dirasa siap menjadi pengelola Blok Mahakam. Bahkan, dia berkeyakinan perusahaan migas pelat merah tersebut bisa menjadi pemegang saham mayoritas.
Namun begitu, dia menyadari untuk pengambilalihan tersebut mesti melakukan beberapa pertimbangan. Di antaranya, penerimaan negara, produktivitas, dan transfer teknologi dari operator sebelumnya ke Pertamina. (Pew/Ahm)
