Usut Kisruh Golkar, Bareskrim Polri Bentuk Tim Khusus

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Partai Golkar versi Munas Bali Idrus Marham bersama puluhan kader dari berbagai daerah mendatangi Bareskrim Polri. Mereka melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan kubu Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.

Idrus mengatakan, pihaknya diterima langsung oleh Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso. Ia juga menyampaikan pihak Bareskrim akan membentuk tim khusus (timsus) untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

"Merespons singkat laporan yang disampaikan Golkar. Dan untuk mempercepat penanganan masalah, Kabareskrim segera membentuk Timsus menangani masalah ini," ujar Idrus di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Untuk menunjang kinerja timsus tersebut, Idrus mengatakan pihaknya siap memberikan sejumlah data yang diperlukan untuk keperluan tindak lanjut laporan. Bahkan, siap menghadirkan saksi-saksi dari daerah jika dibutuhkan.

"Apabila diperlukan, data-data yang diperlukan DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta hadir tentu penanggungjawabnya Bapak Nurdin Halid sebagai Waketum Bidang Kepartaian," ucap Idrus.

Hari ini kubu Munas Bali berjumlah hampir 50 orang membawa 133 dugaan kecurangan yang dilakukan kubu Agung Laksono. Antara lain pemalsuan tanda tangan, penyalahgunaan mandat, pemalsuan kop surat, stempel, dan lain-lain sebagainya.

Yang paling menarik, lanjut Idrus, banyak kader partai lain yang ikut memberikan mandat dalam pelaksanaan Munas Ancol. Bahkan ada dugaan pemalsuan terhadap kader Partai Golkar yang sudah meninggal dunia sejak 2012 lalu.

"Bagian terpenting yang akan kami sampaikan kepada saudara sekalian adalah ada banyak mandat yang ditandatangani oleh caleg dari partai lain di 2014. Di Riau dari caleg Partai Demokrat. Ada caleg kader dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menandatangani mandat. Yang paling sangat luar biasa, ada mandat dari Jawa Timur dari kabupaten Sumenep ditandatangani oleh orang yang sudah meninggal tahun 2012. Namanya RB Ridwan," tukas Idrus.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali Nurdin Halid. Ia mengatakan banyak tandatangan Ketua dan Sekretaris DPD Golkar yang dipalsukan dalam surat mandat Munas Ancol.

"Palsu ada, ketua tandatangannya dipalsukan. Ada yang sekretaris tandatangannya dipalsukan. Tapi yang kesemuanya sebagian besar 80-90% pemalsuan pada kop surat dan stempel," kata Nurdin saat tiba di Mabes Polri.

Terkait dugaan pemalsuan itu, mantan Ketua PSSI ini mengatakan, tandatangan mandat hanya bisa dilakukan oleh Ketua atau Sekretaris DPD. Aturan tersebut diatur dalam peraturan organisasi Nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara surat menyurat.

"Partai Golkar punya peraturan organisasi nomor 4 tahun 2009 tetang tata cara surat menyurat. Khusus untuk mandat dan surat-surat wewenang dalam aturan itu hanya boleh ditandatangani ketua dan sekretaris," pungkas Nurdin. (Alv/Yus)