Tim Angket DPRD DKI Cecar Deputi Gubernur Soal Istri Ahok

Tim Angket juga mempertanyakan peran rencana APBD 2015 tentang pelaksanaan revitalisasi Kota Tua.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 13 Mar 2015, 18:13 WIB
Sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Panitia Hak Angket DPRD DKI hari ini meminta keterangan dari Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Sylviana Murni, terkait beredarnya foto istri dan adik Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yakni Veronica Tan dan Harry Basuki yang diduga memimpin rapat dengan PNS.

"Tim angket ingin dapat penjelasan yang sebenar-benarnya dari ibu, kok bisa ada pertemuan yang dipimpin oleh ibu gubernur, kemudian ada adiknya pak gubernur," kata Ketua Panitia Hak Angket Ongen Sangaji dalam pertemuan di gedung DPRD DKI, Jumat (13/3/2015).

Ongen menyatakan, salah satu tugas tim hak angket adalah menyangkut etika dan norma, selain menyelidiki RAPBD DKI 2015. Dugaan adanya rapat atau pertemuan antara Sylviana dan istri serta adik Ahok di Balaikota Jakarta, lanjut Ongen, tidak terlepas dari etika dan norma.

"Rapat itu juga hadir Pak Walikota Jakarta Barat (Anas Effendi), kemudian Kepala Dinas Pariwisata. Dan ini menjadi kaget semua orang. Berarti acara ini sangat penting, bicara tentang apa? Kemudian apa posisi ibu gubernur dalam acara itu, apa kepentingan adik gubernur dalam acara itu," kata dia.

Selain itu, ia menjelaskan panitia hak angket ingin mengetahui tentang pelaksanaan revitalisasi Kota Tua. Terlebih, peranan Veronica dan Harry dalam proyek tersebut.

"Kedua, kami ingin tahu rencana APBD 2015 tentang pelaksanaan Kota Tua. Bagaimana pelaksanaannya dan apa peran ibu gubernur dan adik gubernur dalam pelaksanaan kota tua itu," ujar Ongen.

Menanggapi pertanyaan panitia hak angket itu, Sylviana memberikan penjelasan yang singkat dan terkesan jauh dari materi pertanyaan, yakni revitalisasi Kota Tua dilakukan tidak hanya pada saat Ahok menjadi Gubernur.

"Sejak dahulu pun sudah beberapa gubernur sangat konsentrasi pada kawasan Kota Tua. Artinya, Kota Tua ini satu hal yang merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI yang perlu direvitalisasi. Jadi bukan baru sekarang, tapi udah beberapa gubernur sebelumnya," tandas Sylviana. (Alv/Sun)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya