Liputan6.com, Bekasi - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Bekasi harus memperkuat Bekasi sebagai jantungnya industri Jawa Barat, bahkan nasional.
Sebab, Kabupaten Bekasi merupakan pusat pertumbuhan wilayah dengan aktivitas industri yang tinggi, maka kinerja PNS untuk mendukung dan memperkuat sektor industri harus tinggi pula.
Advertisement
Hal itu diungkapkan Yuddy saat silaturahmi dengan Bupati dan jajaran PNS Kabupaten Bekasi di Kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat, Jumat (13/3/2015).
"Bekasi adalah jantungnya industri Jawa Barat bahkan Nasional. Ini memberikan gambaran bahwa potensi ekonomi di Kabupaten Bekasi cukup besar. Kalau dikelola dengan baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, serta menguatkan kapasitas fiscal daerah maupun nasional. Karena itu, S NsKabupaten Bekasi harus berintegritas, kreatif dan berkinerja tinggi, " kata Yuddy.
Menurutnya, meskipun jumlah PNS di Kabupaten Bekasi lebih dari 14 ribu orang, namun seimbang dengan pendapatan daerah. Yuddy juga yakin jika seluruh ASN yang ada di Kabupaten Bekasi mampu bekerja dengan sebaik-baiknya dan akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa melihat batasan waktu jam kerja.
"Contoh untuk profesi dokter. Kalau dokter di swasta memiliki jam kerja 37,5 jam per minggu, maka dokter pegawai negeri harus siap lebih. Sebagai PNS punya kewajiban ganda yaitu sebagai abdi negaran, serta sebagai pamong praja yang harus siap mengayomi dan melayani masyarakat setiap waktu, bukan hanya pada jam dinas" kata Yuddy.
Dalam kesempatan itu, Yuddy juga kembali mengingatkan pentingnya revolusi mental di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, jika selama ini birokrat selalu dianggap sebagai sosok priyayi, selalu ingin dilayani dan kurang responsif terhadap pelayanan publik.
Maka di era kepemimpinan Presiden Jokowi, seluruh PNS diminta untuk menjadi birokrat-birokrat yang lebih dekat dengan rakyat dan mau turun ke lapangan, mendengar dan menyerap aspirasi rakyat.
"Semakin banyak pejabat yang dekat dengan masyarakat, maka mudah-mudahan seluruh aspirasi masyarakat bisa diserap, walau pun tidak semuanya bisa diselesaikan dengan cepat," kata Yuddy.
Sementara itu, Bupati Bekasi, Neneng Khasanah Yasin mengatakan, jika Kabupaten Bekasi sudah memiliki berbagai program yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, diantaranya yaitu menggratiskan sekolah tingkat SD, SMP serta SMA/SMK Negeri. Selain itu, Kabupaten Bekasi juga memiliki program membangun perbaikan rumah tidak layak huni dengan total 14.500 rumah.
"Kami juga membangun gedung Graha Bekasi untuk memasarkan dan mempromosikan kebudayaan Bekasi, serta kami juga mengembangkan pariwisata industri. Di Bekasi ada aneka industri seperti pabrik wool, mobil, serta industri besar lainnya yang bisa dijadikan objek wisata," kata Neneng.
Terkait implementasi dari UU ASN, kata Neneng, Kabupaten Bekasi telah melaksanakan sejumlah kebijakan sesuai dengan yang digariskan oleh Kementerian PAN-RB, antara lain efisiensi, disiplin pegawai, serta rekrutmen terbuka untuk jabatan kepala dinas.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Bekasi, Menteri Yuddy juga melakukan blusukan ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.
Kepala BPMPPT Kabupaten Bekasi, Edi Supriyadi meminta agar adanya penambahan jabatan fungsional khusus untuk pengelolaan ijin, sehingga bidang tugas perijinan dikelola oleh aparatur yang memiliki kualifikasi dan kompetensi khusus.
"Jadi kami mengusulkan agar ada jabatan formasi untuk PNS sesuai dengan kompetensinya. Dan Pak Menteri meminta segera untuk diusulkan," kata Edi.
Menteri Yuddy mengapresiasi terbentuknya BPMPPT sebagai badan yang mengurus pelayanan perijinan di Kabupaten Bekasi. Namun lanjutnya, Yuddy meminta agar Loket Pelayanan di BPMPPT dilengkapi dengan informasi tentang prosedur dan mekanisme pelayanan.
"Tentu pelayanan publik di BPMPPT ini kualitasnya harus terus ditingkatkan. Kemudian, harus ada juga informasi yang transparan mengenai maklumat pelayanan, jenis pelayanan apa yang ada di sini. Lalu berapa lama izin tersebut diselesaikan serta berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan," pungkas Yuddy. (Amd/Ndw)
