Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk mengalokasikan dana Rp 1 triliun untuk setiap partai politik peserta pemilu. Hal ini disampaikan Jokowi saat usai melakukan pemeriksaan gigi rutin di Pusat Pelayanan Kesehatan (Pusyankes) Balaikota DKI.
"Saya kira nggak ada masalah," kata pria yang karib disapa Jokowi itu di Jakarta, Jumat (13/3/2015).
Dengan syarat, hal itu bisa diterapkan apabila kondisi perekonomian Indonesia sudah sangat baik. "Kalau kemiskinan sudah bisa ditekan serendah-rendahnya, ekonomi baik, ya silakan," ucap Jokowi.
Hanya saja, saat ini situasi ekonomi di Indonesia belum bisa dikatakan baik dan masih banyak yang perlu dibenahi. Dengan demikian, menurut Jokowi, rencana pemberian dana parpol Rp 1 triliun tersebut belum bisa dilaksanakan.
"Kemiskinan kita masih tinggi nggak yang 28 juta itu? Setuju kalau yang tadi itu (ekonomi baik)," pungkas Jokowi.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengaku kaget mendengar adanya usulan wacana pembiayaan partai politik atau dana parpol lewat uang negara sebesar Rp 1 triliun per tahun oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. JK mengaku wacana tersebut belum pernah dibahas dalam rapat kerja kabinet.
Sementara Menteri Tjahjo mengatakan, rencana tersebut masih sebatas rencana. "Ini kan berawal dari masalah pembiayaan, pendanaan, kampanye yang anggarannya jor-joran. Saya yang pernah jadi Sekjen Partai (PDIP) itu, sebagai partai pemenang pemilu, terima pembiayaan cuma Rp 2 miliar.
"Padahal itu menghidupi seluruh Indonesia yang begitu besar. Nah, ditingkatkan seharusnya," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo di Bidakara, Jakarta Selatan, Senin 10 Maret 2015. (Ans)
Advertisement
