Yorrys Raweyai: Ngapain Dimakzulkan, Ahok Kerja Bener

Agung Laksono sudah memberi instruksi ke anggota Fraksi Golkar di DPRD DKI menarik diri dari proses angket terkait dana siluman APBD 2015.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 14 Mar 2015, 18:51 WIB
Mantan Ketua AMPG Yorrys Raweyai.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Yorrys Raweyai menyebut upaya memakzulkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidaklah tepat. Alasannya, Ahok sudah bekerja optimal untuk Jakarta.

"Ngapain dimakzulkan? Orang dia (Ahok) kerja bener, baik kok kerjanya," kata Yorrys di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2015).

Yorrys menegaskan, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono sudah memberi instruksi ke anggota Fraksi Golkar di DPRD DKI agar menarik diri dari proses hak angket terkait dana siluman pada APBD 2015.

Namun, Yorrys enggan membeberkan sanksi apa yang akan diberikan jika ada kader Golkar di DPRD DKI yang tidak mengikuti instruksi Agung Laksono dan tetap berada dalam tim angket.

"Golkar (DKI) sudah diperintahkan menarik hak angket. (Soal sanksi) Ya itu nantilah, pasti gampang," ujar dia.

Sementara itu, pengamat politik Hendri Satrio menilai, pemakzulan Ahok oleh DPRD DKI masih jauh terjadi, meskipun sudah dibentuk tim angket. Karena masalah yang sesungguhnya antara Ahok dan DPRD hanya masalah ketersinggungan cara berkomunikasi saja.

"Jauh itu pemakzulan, masih jauh. Saya waktu itu ngobrol sama Pak Verry Yonevil dari Hanura, dia bilang tidak ada keinginan untuk memakzulkan Ahok. Ini kan masalah sebenarnya masalah tarik kepentingan aja. Mereka tersinggung, komunikasi Ahok memang perlu diperbaiki," kata Hendri.

Selain Ahok, Hendri berujar, DPRD DKI juga perlu memperbaiki cara komunikasi agar hubungan keduanya kembali baik.‎ Agar isu dana siluman yang mencapai Rp 12,1 triliun itu bisa segera dibuktikan apakah ada oknum yang bermain atau tidak.

"Sekarang jangan sampai komunikasi politik yang salah ini jadi membelokkan esensi permasalahan yang sesungguhnya tuduhan penggelapan dana 12,1 triliun itu. Tambah lagi imej Pak Ahok yang jauh lebih baik dibanding imej ‎DPRD yang sangat dekat dengan korupsi," tandas Hendri. (Ado/Ans)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya