Gong Paket Kebijakan Ekonomi Kini di Tangan Jokowi

Adapun paket kebijakan tersebut seperti pengenaan anti dumping, pembebasan visa, insentif pajak serta penggunaan biodiesel.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 16 Mar 2015, 17:15 WIB
Menkeu Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan pers usai rapat kabinet terbatas bidang perekonomian di Kantor Presidenan, Jakarta, Rabu (11/3/2015).Rapat tersebut mengenai perkembangan nilai tukar rupiah. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan finalisasi kini berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Paket kebijakan ekonomi ini untuk menjaga stabilitas perekonomian terutama terkait dengan jatuhnya niliai tukar rupiah.

"Semua sudah siap cuma ada yang berlaku 1 April. Tapi kalau yang Peraturan Pemerintah (PP) kan baru berlaku 30 hari setelah ditandatangani," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,  Jakarta, Senin (16/3/2015).

Dia menerangkan, adapun paket kebijakan tersebut seperti pengenaan anti dumping, pembebasan visa, insentif pajak serta penggunaan biodiesel. "Nanti diumumkan hari ini. Rapat kabinet jam 2 apa yang bisa diteken presiden hari ini," ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengungkapkan, satu poin dari empat kebijakan ekonomi yang bakal diumumkan pada sore ini adalah menambah bebas visa bagi 25 negara. Saat ini pemberlakuan bebas visa ditujukan 15 negara.

"Tadinya kan kita tambah empat negara, tapi akhirnya diputuskan nambah 21 negara. Jadi total penambahan bebas visa untuk 25 negara," terangnya.

Dia mengatakan, 25 negara yang masuk bebas visa dari pemerintah Indonesia, antara lain Tiongkok, Korea, Jepang, Rusia, Amerika Serikat (AS) dan hampir seluruh negara Eropa, seperti Perancis, Inggris, Jerman, Norwegia dan sebagainya.

"Tadinya kan mau tambah Australia juga, tapi tidak mungkin. Kita berlaku resiprokal sementara Australia nggak karena sudah visa on arrival," tandas dia. (Amd/Nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya