Liputan6.com, Jakarta - Tingginya gaji yang ditawarkan telah membuat segelintir warga Indonesia tergiur untuk menjadi pembantu rumah tangga (PRT) di luar negeri.
Salah satu negara yang paling diminati TKI adalah Taiwan. Bagaimana tidak? PRT di negeri ini bisa mengantongi gaji minimal Rp 6 juta per bulan.
"Sedangkan di Indonesia gajinya paling Rp 1 juta per bulan. Jadi banyak yang larinya ke sana," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid saat berkunjung ke kantor Liputan6.com, Senin, 16 Maret 2015.
Advertisement
Tak hanya Taiwan, Malaysia juga menjadi incaran karena kemudahan untuk pergi ke sana. Meski gajinya relatif lebih kecil dibanding Taiwan yaitu hanya sekitar Rp 3 juta per bulan.
Masalah bahasa juga memudahkan para TKI untuk bekerja di Malaysia ketimbang negara lain. "Ke Malaysia ada banyak pintu, jadi banyak sekali TKI ilegal di sana," terangnya.
Kasubdit Analisis Keterpaduan Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) BNP2TKI, Serlina Tarigan mengakui Taiwan merupakan negara yang memberikan gaji tinggi bagi para TKI. Jika PRT diberi gaji minimal Rp 6 juta, operator pabrik di Taiwan bisa mengantongi gaji lebih tinggi yaitu mencapai sekitar Rp 8 juta per bulan.
"Tapi di sana ada banyak potongan sehingga uang yang diterima TKI akan berkurang," ungkap dia.
Selanjutnya: Stop kirim PRT
Selanjutnya
Meski menjadi sumber penghasilan masyarakat, Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berencana menghentikan penempatan PRT di luar negeri secara bertahap pada 2017. Langkah ini diambil demi meningkatkan harga diri dan martabat bangsa.
Permasalahan yang dihadapi TKI di luar negeri ialah belum memiliki daya saing disebabkan faktor pendidikan dan keterampilan yang minim. Hal ini membuat PRT asal Indonesia sangat rentan dieksploitasi.
"Kami hanya tak ingin TKI yang bekerja sebagai PRT satu manusia, kerjakan semua pekerjaan dan dieksploitasi. Ini demi jaga harkat supaya wanita Indonesia agar tidak dieksplotasi di luar negeri," papar Nusron.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan menghentikan pengiriman TKI ke Timur Tengah pada tahun ini. Kemudian secara bertahap hingga 2017, penghentian pengiriman PRT diberlakukan ke Asia Pasifik, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura hingga Makau.
Untuk itu, ke depan pemerintah akan mengirim TKI terlatih dan mempunyai keterampilan (skill worker) sebagai ganti dari stop ekspor PRT ke luar negeri
"Dengan mengirimkan tenaga kerja dengan skill yang kuat, tentu dia memiliki daya proteksi yang kuat. Kalau punya skill, daya tahan TKI terhadap berbagai masalah semakin kuat," terangnya.
Rencananya, lanjut Nusron, para calon TKI akan diberi pelatihan di lembaga kursus yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ditambah, dengan adanya program Wajib Belajar 12 tahun sehingga para calon TKI setidaknya bisa mengakses pendidikan hingga ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
"Saya yakin ruang edukasi akan tumbuh," tuturnya. (Ndw)
Advertisement
