Orang Kaya RI Jadi Mangsa Empuk Bagi Produk Investasi Asing

Liputan6.com, Medan - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan produk investasi di Indonesia bukan saja berasal dari perusahaan lokal, tapi bersumber pula dari luar negeri. Target sasarannya adalah masyarakat kelas menengah ke atas di Indonesia yang bertumbuh pesat.

Anggota Dewan Komisioner‎ Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kusumaningtuti S Soetiono mengungkapkan, basis kelas menengah di Indonesia semakin meningkat. Dari pengusaha skala mikro naik kelas menjadi skala kecil, sehingga ada peningkatan pendapatan.

"Kata Bank Indonesia saja banyak orang kaya di Sumatera Utara. Jadi dana mereka bukan lagi cuma buat modal tapi digunakan untuk investasi," kata dia kepada wartawan di Medan, Sumut, Selasa (17/3/2015).

Sayang, tambah Kusumaningtuti, edukasi terhadap produk investasi yang ditawarkan perusahaan investasi kurang tersampaikan dengan baik kepada calon nasabah, seperti reksadana campuran, saham dan produk lainnya.

"Karena ada keterbatasan edukasi, akhirnya masyarakat tergiur dengan penawaran investasi bodong. Di mana yang memasarkan bukan saja dari domestik tapi juga luar negeri melalui perangkat teknologi, seperti dari Malaysia dan negara lain. Sasaran mereka masyarakat yang punya uang untuk investasi," papar dia.

Kusumaningtuti mengaku, dari total pengaduan 2.197 pengaduan sepanjang 2014 dan 308 pengaduan dari Januari-11 Maret 2015, sebanyak 67 persen telah diselesaikan permasalahannya.

Mulai dari soal lelang agunan, alat pembayaran menggunakan kartu, klaim asuransi, penarikan jaminan dari depkolektor sampai produk MTN serupa di pasar modal. Sedangkan sisanya 30 persen lebih merupakan kasus sulit dan hampir mustahil dituntaskan.

"Pertanyaan paling banyak antara 80 persen-90 persen, sedangkan sisanya baru pengaduan. Jadi literasi mulai membuahkan hasil," ujar Kusumaningtuti.

Meski begitu, dia mengatakan, pihaknya tengah meningkatkan kapasitas perlindungan konsumen, edukasi dan sosialisasi serta penanganan komplein dalam waktu segera. Sebab OJK beralasan, sistem pelayanan baru tersentralisasi sejak 21 Januari 2013.

"Perekrutan sumber daya manusianya baru sekarang ini, sehingga pelayanan di daerah memang belum prima sekali. Tapi untuk solusi pengaduan soal perbankan sudah bisa diatasi, tinggal membenahi pelayanan di bidang asuransi dan pasar modal," pungkasnya.