Ahok Bagikan Password e-Budgeting kepada DPRD DKI

Password bakal diberikan Gubernur Ahok kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 19 Mar 2015, 10:58 WIB
Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (kanan) bersama dengan Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat tiba di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (5/3/2015). Mediasi tersebut untuk mengetahui dana siluman yang terdapat pada RAPBD 2015. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta dan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta kembali melanjutkan evaluasi RAPBD 2015. Dalam pertemuan itu, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bakal membagikan password e-budgeting APBD kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Menurut Ahok, dengan password tersebut, Prasetyo bakal bisa ikut melakukan pengawasan. Bahkan, DPRD DKI Jakarta juga dapat mengawasi hingga satuan ketiga dalam APBD DKI Jakarta.

"Kita ajarin Ketua DPRD juga, kalau menurut dia tidak sesuai bisa di-lock (dikunci). Kami akan buka‎ termasuk rincian anggaran terkecil di satuan ketiga. Sehingga masyarakat bisa menilai, kalau misalnya ada anggaran nggak pantas," jelas Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur itu berharap, dengan keterbukaan ini masyarakat dapat mengetahui persis untuk apa uang mereka digunakan. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak akan main-main.

"Di sana kamu bisa lihat, jika ada pohon palem harganya Rp 5 juta akan masuk akal apa tidak. Orang akan mulai mikir, memang Jakarta butuh pohon mahal. Mending beli pohon yang nggak gampang mati saat kemarau," jelas Ahok yang mencontohkan keterbukaan e-budgeting.

Di sisi lain, Ahok juga menjelaskan pembahasan yang dilakukan hari ini, tidak akan membahas secara keseluruhan RAPBD DKI Jakarta 2015 melainkan draf evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Hari ini kita akan membahas draf dari Mendagri. Tapi kita koreksi juga, masih ada yang boros karena itu perlu dikoreksi," pungkas Ahok. (Ndy/Mut)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya