Takut Kelola Dana BOS, 15 Pejabat Pemprov DKI Minta Mundur

Mereka takut mengelola dana BOS karena dananya cukup besar.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 19 Mar 2015, 13:50 WIB
Sejumlah PNS terlihat pulang kerja dari kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/3/2015). PNS DKI kembali harus gigit jari lantaran pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) statis kembali tertunda. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mengungkapkan, banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI yang meminta mundur dari jabatannya. Gara-garanya, kata Kepala BKD Agus Suradika, mereka takut mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Terkait hal ini, Kepala Suku Bidang (Kasubid) Jabatan Struktural Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Bahrudin juga mengamininya. Menurut dia, total ada 15 PNS DKI yang mengajukan mundur dari jabatannya.

Permintaan untuk mengundurkan diri diterima BKD setelah pelantikan besar-besaran pejabat Pemprov DKI Januari lalu. Banyaknya PNS yang ingin mundur bahkan menjadi rekor dalam Pemprov DKI Jakarta.

"Sekitar bulan Februari kami mulai menerima surat pengunduran diri dari beberapa pejabat yang baru menjabat di eselon IV. Ini sejarah, PNS minta mengundurkan diri dari jabatannya yang lebih tinggi. Sebelumnya di DKI belum pernah ada yang mengundurkan diri seperti ini," kata Bahrudin di Balaikota Jakarta, Kamis (19/3/2015).

"Delapan orang yang menjabat Kasubbag TU mengaku mengundurkan diri karena jabatannya tersebut mengelola dana BOS. Mereka takut mengelola dana BOS karena dananya cukup besar," lanjut Bahrudin.

Sedangkan sisanya, lima pejabat Kepala Seksi (Kasie) di Kelurahan, satu pejabat Kasie di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan satu pejabat Kasie di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD). Mereka mundur karena lokasi kerja jauh dari rumah.

"Tapi surat mereka telah kami balas, dan kami tidak mengizinkan pengunduran diri tersebut. Kami akan berikan pembinaan," jelas Bahrudin. (Ali/Sun)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya