Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menduga ada oknum DPRD DKI Jakarta yang 'memainkan' dana APBD DKI 2015. Namun dugaan ini dibantah keras oleh anggota dewan. Mereka menganggap Ahok telah mencederai citra DPRD, hingga muncul pengajuan hak angket untuk menyelidiki mantan politisi Partai Gerindra tersebut.
Kendati demikian, Direktur Populi Center Nico Harjanto mengatakan, warga lebih percaya Ahok dibandingkan DPRD DKI. Hal ini berdasarkan hasil survei yang mereka gelar di 6 wilayah yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
"Kami melakukan survei terhadap seribu responden dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling), dari 11-15 Maret 2015 untuk mendapatkan opini masyarakat mengenai hal ini," kata Nico di Kantor Populi Center, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (19/3/2015).
"Menurut hasil survei, 60% masyarakat mengikuti pemberitaan APBD DKI 2015, 42,6% warga lebih percaya pada Gubernur Ahok. Sedangkan yang percaya pada DPRD hanya 7,4%, selebihnya menjawab tidak tahu," papar Nico.
Masih kata Nico, langkah Ahok melaporkan dugaan 'dana siluman' ke KPK sesuai harapan masyarakat. Lebih dari seperempat masyarakat Jakarta berharap DPRD bersedia mengikuti proses hukum untuk membuktikan mereka tak terlibat tindakan korupsi.
"Para anggota DPRD DKI sangat kurang aspiratif dan tidak memahami keinginan masyarakat Jakarta. Karena membuat keputusan yang hanya dikehendaki segelintir anggota masyarakat saja, atau demi kepentingan sejumlah elite DPRD DKI saja," kata dia.
Pengamat politik tersebut menambahkan, kekecewaan masyarakat ini juga dibuktikan dengan hasil survei 51,8% responden yang menganggap DPRD DKI tidak mewakili aspirasi mereka.
Kisruh antara Gubernur Ahok dan DPRD DKI hingga saat ini masih berlangsung. Ahok melaporkan dugaan adanya anggaran 'siluman' ke KPK, yang dibalas DPRD DKI dengan menggelar hak angket kepada Ahok. (Rmn/Sun)
Advertisement
