Liputan6.com, Banda Aceh - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menghadiri peluncuran dan pelantikan pengurus Pusat Pelaksana Kesejahteraan Sosial (Puspelkessos) Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. Puspelkessos dibentuk untuk merapikan data-data masyarakat kurang mampu dan divalidasi secara kontinyu.
"Problem kita itu validasi data. Di mana-mana orang cerita exclusion error, inclusion error. Tugas Puspelkessos itu merapikan ini (data)," ujar Khofifah di Pendopo Kabupaten Aceh Selatan, Kamis (19/3/2015).
Khofifah menjelaskan, Puspelkessos harus memastikan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Jika menerima KKS dipastikan mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Jamkesmas dan juga raskin.
Dia berharap, masyarakat mempunyai tempat tinggal yang layak huni. Juga mendapat usaha ekonomi produktif atau kelompok usaha bersama.
"Kalau diketahui rumahnya tidak layak huni, pastikan mereka mendapat intervensi program rumah tinggal layak huni. Baru kemudian pastikan mereka mendapatkan usaha ekonomi produktif. Jadi ini tugas Puspelkessos," pungkas dia.
Tinjau Penerima Manfaat PKH
Selain menghadiri pelantikan Puspelkessos, Khofifah juga memenuhi undangan acara kenduri maulid akbar dan santunan anak yatim. Dia juga meninjau langsung ke rumah-rumah warga penerima PKH di Kabupaten Aceh Selatan.
Dalam kunjungan ini, Khofifah mengatakan, program pengentasan kemiskinan pemerintah mempunyai sejumlah jurus jitu. Di antaranya dengan KKS, KIP, KIS atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), raskin, program rumah tinggal layak huni, dan usaha ekonomi produktif. Namun kendalanya saat ini terdapat di pendataan.
"Saya melihat secara integratif, kan ada PKH, KKS, KIP, KIS saat ini Jamkesmas, dan raskin. Namun tidak semua penerima PKH menerima Jamkesmas. Tidak semua penerima PKH menerima raskin. Tidak semua penerima PKH menerima KKS. Ini yang sekarang harus disisir," ujar Khofifah saat mengunjungi warga penerima PKH di Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan.
Khofifah berharap, dengan diluncurkan dan dilantiknya pengurus Puspelkessos Kabupaten Aceh, dapat membantu merapikan data dan memvalidasi secara kontinyu di daerahnya. "Puspolkessos harus pastikan keluarga-keluarga penerima PKH mereka menerima KKS."
"Kalau menerima KKS pastikan mereka terima KIP dan KIS atau Jamkesmas yang sekarang ada. Pastikan mereka terima raskin. Kalau sudah diketahui rumahnya tidak layak huni, pastikan mereka mendapatkan intervensi program rumah tinggal layak huni. Baru kemudian pastikan mereka mendapatkan usaha ekonomi produktif atau kelompok usaha bersama," lanjut dia.
Tidak meratanya program perlindungan sosial ini, menurut Khofifah, karena proses pendataan yang masih dinilai kurang baik. Maka itu April nanti dia akan turun ke sejumlah daerah untik validasi data. Dia berharap, Puspelkessos mampu bekerja maksimal.
"Jadi integrasi dari program perlindungan sosial ini bisa didapatkan oleh masyarakat kalau pendataannya tertata dengan baik. Mudah-mudah ini bisa terbantu dengan Puspelkessos di sini. Lalu April Kemensos akan turun melakukan validasi data," kata Khofifah.
Mantan Ketua Umum Muslimat NU itu juga menyampaikan, tahun lalu sekitar 4 juta KIP dan 447 ribu KKW tidak terserap. Itu karena pendataan yang masih kurang baik di beberapa daerah.
"Kenapa saya menyebut kendalanya di pendataan? Tahun 2014 itu 4 juta lebih KIP yang tidak terserap atau BLSM yang tidak terserap. Tahun 2014 kemarin itu ada 447 KKS yang tidak terserap. Padahal di depan tadi saya tanya dia punya KPS, tapi dia tidak tahu kalau ada uangnya di kantor pos," ungkap dia. (Rmn/Ado)
Advertisement
