Liputan6.com, Jakarta - Penerapan pengelolaan anggaran di daerah mesti menggunakan sistem elektronik atau e-government. Hal tersebut untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran di daerah.
Pengamat Keuangan Daerah Dadan Suharmawijaya menerangkan memang untuk transparansi anggaran selama ini didukung oleh LSM. Namun hal tersebut dinilai tak cukup.
"Tidak bisa pilar-pilar keuangan daerah jalan sendiri. Katakan LSM itu seberapa besar energi mereka kalau tidak ditunjang sistem," ujarnya, Jakarta, Sabtu (21/3/2015).
Dia pun menegaskan, penerapan sistem elektronik di daerah merupakan sistem yang diideal untuk pengawasan keuangan.
" Tak mungkin seorang pejabat menguasi detil. Tidak akan terditeksi jika tidak pakai e-government,"paparnya.
Dia menerangkan, munculnya sistem elektronik bermula niatan baik untuk inovasi. Sayangnya, hal tersebut kerap terkendala karena adanya kepentingan-kepentingan bersifat politis.
"Itu inovasi, regulasi belum memenuhi maka dikriminalkan," jelasnya.
Pengamat dari Populi Center, Nico Harjanto mengatakan, sistem elektronik mempermudah untuk melacak anggaran-anggaran yang dianggap siluman.
"Makanya kalau e-government banyak hal mudah dilacak barang banyak tempat rekening anggaran," tutupnya.
Advertisement
