Liputan6.com, Jakarta- Politisi PDIP TB Hasanuddin menyatakan survei Poltracking yang menyebut Megawati Soekarnoputri sudah tidak layak lagi menjadi ketua umum (ketum) tidak valid. Dia justru mempertanyakan dasar pengambilan sample maupun responden yang digunakan Poltracking.
"Metode dan kaidah ilmiah jelas ada yang dilanggar. Misalnya, saya kasih contoh jika menanyakan pelayakan kereta api kepada pengguna pesawat, kan tidak pas. Karena itu harusnya tanya kepada kader," ujar Hasanuddin di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (23/3/2015).
Advertisement
Menurut Hasanuddin, pemilihan Megawati sebagai ketum bukan secara tiba-tiba. Dukungan datang dari kader di akar rumput hingga ke tingkat DPD.
"Ini kan pencalonan dimulai dari tingkatan ranting terus ke DPC, kemudian ke DPD, baru ke DPP. Karena itu tidak mungkin tidak mendapat dukungan penuh," tutur dia.
Anggota komisi I DPR itu menambahkan, dalam kongres PDIP IV nanti, sifatnya hanya finalisasi sehingga tidak mungkin ada calon lain yang bisa maju.
"Kongres itu nanti sifatnya hanya finalisasi. Tidak mungkin ada pencalonan lagi. Bisa marah para kader nanti. Jadi, isu tersebut hanya membuat pecah belah PDIP saja," pungkas Hasanuddin.
Poltracking melakukan survei terhadap tokoh yang cocok untuk menjadi ketua umum PDIP periode 2015-2020. Hasil survei menyebutkan, Megawati Soekarnoputri merupakan sosok yang paling tidak direkomendasikan kader.
"Incumbent Megawati adalah figur elite partai yang paling tidak direkomendasikan memimpin PDIP ke depan," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 22 Maret.
"Tentu saja, meski Megawati masih cukup kuat, tapi banyak figur potensial dari PDIP yang juga memiliki kapasitas, kapabilitas, akseptabilitas ekseternal untuk jadi ketua umum," tambah Hanta. (Don/Mut)
