Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan tak lagi berurusan dengan DPRD DKI Jakarta. Hal ini menyusul langkah Ahok yang telah menyiapkan pergub penggunaan pagu anggaran 2014.
"Nggak ada urusan lagi sama DPRD kalau gitu caranya. Mendagri saja, kita akan fokus. Saya kira kalau otak DPRD pokir (pokok pikiran) terus, kapan Jakarta mau maju?" kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (24/3/2015).
Ahok menambahkan, lebih baik pihaknya berkoordinasi dengan Kemendagri soal Pergub untuk membangun Ibukota. Tak hanya itu, Pemprov saat ini juga bertanggung jawab dengan Kemendagri terkait pembelian barang maupun jasa untuk program-program pada 2015.
"Sekarang lebih enak kita lapor Mendagri. Masyarakat semua lihat, kita libatkan BPKP dan Forkopminda. Jadi nanti untuk jaksa, BPKP, BPK akan kami sediakan satu kantor di semua SKPD. Ketika SKPD mau eksekusi, dia langsung diskusi sama jaksa dari Kajati ini. Jadi ini enak," tambah Ahok.
Seluruh fraksi di DPRD DKI, kecuali Nasdem, sebelumnya sepakat menyerahkan APBD DKI 2015 kepada Ahok. Gubernur DKI itu diminta untuk menerbitkan pergub sebagai landasan hukum penggunaan pagu anggaran 2014.
Kesepakatan tersebut muncul dalam rapat Banggar yang membahas finalisasi hasil evaluasi Kemendagri atas rancangan APBD DKI 2015 pada Jumat 20 Maret 2015.
"Hasil rapat kami menangkap seluruh aspirasi dari fraksi. Aspirasinya diserahkan kepada gubernur. Ya pergub. Artinya itu disusun seluas-luasnya oleh gubernur," kata Ketua DPRD DKI M Taufik di Gedung DPRD DKI.
Namun politisi Gerindra ini menegaskan, keputusan Pergub APBD bukan karena pihaknya menolak hasil evaluasi Kemendagri atas APBD 2015. Tetapi lantaran waktu pembahasan finalisasi yang tak cukup.
"Tidak tepat waktu menyelesaikan itu. Bukan ditolak, kan waktunya nggak cukup. Karena keterbatasan waktu tidak mungkin membahas semua," ucap Taufik. (Ali/Yus)
Energi & Tambang
