Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sedang fokus pada pembangunan infrastruktur gas bumi. Sasarannya masuk ke permukiman warga sehingga dapat mengurangi penggunaan gas elpiji.
Komitmen ini sudah direncanakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Basuki Hadimuljono.
Advertisement
Menteri ESDM, Sudirman mengatakan, pemerintah mendorong PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menggarap jaringan infrastruktur gas bumi di perkotaan. Salah satu cara dengan memberikan proyek rintisan kepada perusahaan pelat merah itu.
"ESDM memberikan proyek rintisan. Ada sejumlah kota yang akan dipasangi gas. Pengelolaannya diserahkan ke PGN atau PT Pertamina. Keduanya harus terus bersinergi," ujar dia kepada wartawan usai Peluncuran Indeks Kota Pintar di Indonesia, Jakarta, Selasa (24/3/2015).
Dia menuturkan, Walikota harus mewajibkan pembangunan kota baru atau komplek perumahan baru dilengkapi dengan jaringan gas bumi agar terjadi konversi dari elpiji ke gas bumi.
"Daripada gotong-gotong gas untuk rumah tangga, lebih baik dipasang jaringan gas," kata Sudirman.
Usulan ini, Sudirman bilang, telah disampaikan kepada Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono untuk membangun hunian atau perumahan dengan jaringan infrastruktur gas bumi. Mantan Direktur Umum PT Pindad (Persero) ini akan memberikan insentif bagi pengusaha yang mengembangkan infrastruktur gas bumi.
"Nanti ada dua sisi, kewajiban dan insentif. Insentifnya nanti kita akan bicara dengan Kementerian Keuangan dari segi fiskal. Apa yang bisa kita lakukan, tapi kedepan harus semakin banyak porsi gas pada infrastruktur," terang dia.
Dirinya pun menjelaskan sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tata cara penentuan harga, lokasi dan yang berhak atas pembangunan infrastruktur gas bumi. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong industri ikut serta dalam penggunaan infrastruktur gas bumi.
"Selama ini tidak jelas alokasinya berapa, harga berapa dan polanya seperti apa. Perpres masih disusun, barangkali satu atau dua bulan selesai karena kan banyak antrean di Kantor Presiden," kata Basuki.
Sementara itu, dia mengaku, ada pembangunan sekira 20 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang mau dibandung di luar Pertamina dan PGN. Namun paska pembangunan diserahkan kepada pengelola PGN atau Pertamina.
"Jadi di Jabodetabek akan ada 50 lebih titik SPBG yang dipunya Pertamina, lalu disambungkan SPBG PGN seperti yang di Cililitan dan Lebak Bulus," tutur Basuki. (Fik/Ahm)
