Proyek PLTU Milik PT Timah Terganjal Izin Menteri ESDM

Liputan6.com, Jakarta - PT Timah (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang berkapasitas 2X150 Megawatt (MW). Namun, rencana tersebut masih terganjal izin Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Direktur Utama PT Timah Sukrisno mengatakan, pembangunan PLTU tersebut berlokasi di tambang batu bara milik PT Timah di Sumatera Selatan yang memiliki cadangan batu bara sebesar 60 juta ton, cukup sampai 30 tahun.

"Kami ajukan ke pemerintah bangun PLTU dengan Adhi Karya kita punya resource batu bara 2X150 MW," kata Sukrisno, usai RUPS, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Sukrisno menambahkan, rencana tersebut masih menunggu izin dari Menteri ESDM Sudirman Sadi. Jika sudah mendapat restu kedua perusahaan terrsebut akan membentuk konsorsium.

"Kalau seandainya Menteri ESDM sudah punya sinyal positif, akan cepat selesai tanahnya kita juga punya," tuturnya.

Ia mengungkapkan, untuk membangun PLTU tersebut membutuhkan dana Rp 3 triliun. Dana tersebut berasal dari pinjaman bank nasional. Ia yakin konsorsium akan mendapat kemudahan meminjam uang dari bank.

"Anak usaha jelas begitu dapat izin konsorisum,  kan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) itu kalau sudah itu dibawa ke bank," tuturnya.

Menurut Sukrisno, perseroan menggandeng Adhi Karya karena, perusahaan konstruksi tersebut sudah berpengalaman membangun pembangkit listrik. Nantinya jika kosorsium sudah terbentuk porsi Timah dalam konsorsium 51 persen sedangkan sisanya Adhi Karya.

" Mayoritas PT Timah 51 persen Adhi 49 persen mudah-mudahan kita tinjau langsung. Adhi Karya sudah punya desain 150 MW sehingga kita tidak perlu lakukan desain baru," jelasnya.

Jika pemerintah telah memberi restu, konsorsium tersebut akan segera bekerja, sehingga dapat membantu mencapai target kelistrikan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo 35 ribu MW dalam 5 tahun.

" Bisa sekarang pemerintah punya target 35 ribu MW selama 5 tahun mudah-mudahan tak perlu tender," pungkasnya. (Pew/Ndw)