Ahok: Dari Dulu Kecolongan Mafia Anggaran

Menurut Ahok, banyak kegiatan yang bisa 'dimainkan' pihak yang tidak bertanggung jawab.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 27 Mar 2015, 16:36 WIB
Pada tahun 2009, Basuki mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bangka Belitung mewakili Partai Golkar. Ia sukses meraup 119.232 suara dan duduk di Komisi II. (Dok.Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak memungkiri pernyataan ICW tentang adanya dugaan kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam memainkan anggaran. Dia sudah kecolongan mafia anggaran sejak lama.

"Dari dulu juga kecolongan, tapi saya sama Pak Jokowi waktu itu diem-diem dulu nih. Karena kita nggak ada presiden, nggak ada Kapolri dan nggak ada Kejagung," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Ahok menduga ada pihak-pihak tertentu di eksekutif maupun legislatif yang 'bermain' anggaran. Mereka inilah yang bekerja sama memainkan anggaran. Tapi tidak untuk tahun ini, karena Ahok sudah menyisir seluruh anggaran.

"Sekarang sudah baik, legislatif tidak bisa masukin lagi. Kita langsung sisir dengan Mendagri yang eksekutif. Nah itu nanti namanya mark up," jelas dia.

Menurut Ahok, banyak kegiatan yang bisa dimainkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya merehabilitasi sekolah dengan memainkan waktu pengerjaan atau menambah pekerja. Belum lagi lapangan olahraga. Dalam spesifikasi, lapangan tampak sangat mahal, tapi nyatanya biasa-biasa saja.

Karena itu, Ahok sengaja menunggu sampai Jokowi menjabat sebagai presiden. Dengan begitu tidak ada lagi pembiaran kasus ataupun salah tangkap. Setelah Jokowi menjadi presiden, maka saatnya bertindak.

"Kamu bisa bayangkan nggak, nggak ada presiden, terus kabareskrimnya nggak jujur, mengerikan kan? Kita yang ditangkap, bukan orangnya (yang bersalah). Nah kalau sekarang kan jelas, kalau mau nangkapin," tandas Ahok. (Rmn/Sss)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya