Tekan Angka Pengangguran, JK Ingin Jumlah SMK Diperbanyak

Agar SMK di seluruh negeri memiliki kualitas dan mutu pendidikan yang setara, maka pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemda.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 30 Mar 2015, 13:00 WIB
Wapres Jusuf Kalla. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - ‎Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menginginkan agar jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) ditingkatkan. Sebab SMK bisa menjadi jalan keluar menekan jumlah pengangguran.

"Kita tidak berpikir semua anak harus masuk perguruan tinggi. Kalau semua SE dan SH, siapa di bawahnya? Itulah sebabnya SMK sangat penting pada dewasa ini," kata JK dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Nasional 2015 di Balai Diklat Dikbud Depok‎‎, Jawa Barat, Senin (30/3/2015).

JK mengatakan, sudah terjadi perubahan tren bahwa SMK tidak lagi kalah 'kelas' dari SMA. Dengan menjadi siswa SMK, pelajar bisa lebih cepat mendapat pekerjaan.

Mantan Ketua Umum Golkar itu menuturkan, pada 1950 hingga 1960, SMA penting karena banyak tempat kerja membutuhkan pegawai administrasi. Pekerjaan itu bersifat umum, tidak butuh kemampuan khusus. Saat ini, pekerjaan dengan sifat umum itu sudah penuh.

"Maka dari itu,‎ tidak ada lagi PNS administrasi, itu dimoratorium. Yang paling diambil oleh Yuddy Chrisnandi (Menpan-RB) hanya guru dan peneliti. Karena itu ke depan kita butuh sekolah yang memenuhi kebutuhan anak itu yaitu SMK," tegas JK.

JK menilai, Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam tapi harus mengimpor disebabkan karena produksi yang rendah. Sedangkan produksi rendah, disebabkan karena tidak ada pekerjanya.

"Itulah kenapa negeri sebesar ini masih mengimpor beras, gula, jagung. Apa yang kurang? Bukan kurang di petani tapi produktivitas rendah. Artinya dibutuhkan lebih banyak SMK bidang pertanian," terang JK.

Selain itu, tambah JK, agar SMK di seluruh negeri memiliki kualitas dan mutu pendidikan yang setara, maka pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing.

"Negeri ini sekarang otonomi. Nilai anak di Jawa harus sama nilai dan sistemnya anak yang di Ambon, Papua, Maluku. Supaya orang Papua, Maluku bisa kerja di tempat yang sama. Karena itu daerah harus ikuti pusat. Bukan intervensi pada daerah. Di situ baru kemudian akan tercermin mutu nasional," tandas JK.

Menteri Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 200 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada 2015 ini. Menurut Anies, rencana pembangunan tersebut guna menunjang program pemerintah, terutama di areal pertanian, infrastruktur kemudian pariwisata dan kemaritiman.

"Dari hasil pertemuan ini, kita akan melakukan penyesuaian dari yang kita miliki sekarang, sekitar 200 SMK yang mungkin akan dibangun tahun ini. Jadi kedepan nanti kita lakukan penyesuaian lagi," kata Anies, Senin 2 Maret lalu.

Anies mengatakan bahwa yang penting didorong adalah SMK pariwisata. Hanya saja, Anies mengaku belum mengetahui komposisi dari 200 SMK tersebut, berapa untuk SMK kemaritiman dan berapa untuk pertanian dan sebagainya. Pun ketika ditanya soal besaran anggaran, Anies mengaku belum tahu. (Mut)

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya