Liputan6.com, Jakarta - Mantan Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai menilai hukum di Indonesia tidak tegas dalam menindak orang-orang yang diduga menyebarkan paham-paham radikal. Padahal di luar negeri, regulasi tentang penyebaran paham radikal diatur sangat keras.
"Kita (Indonesia) sekarang dianggap menjadi pengekspor teroris," kata Mbai di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/3/2015).
Menurut Mbai, hal itu harus diselesaikan dari sumber utamanya. Yakni, orang yang membaiat, menanam kebencian, yang mengkafirkan, dan jihad. "Semua teror selalu berasal dari mengkafirkan. Kalau ini tidak ditindak akan muncul lagi muncul lagi. Mau kita biarkan? Mau kita tindak? Bikinlah undang-undang," seru Mbai.
Untuk itu, imbuh Mbai, jangan heran jika banyak gerakan separatis ataupun yang bersifat radikal berkembang di Indonesia.
"Di luar (negeri) keras, di kita lembek. Siap saja jadi penampung teroris," tegas Mbai.
Sekali lagi Mbai menegaskan bahwa langkah preventif yang dilakukan tanpa dibarengi dengan penindakan yang tegas justru bisa membuat orang-orang yang menyebarkan paham radikal semakin banyak.
"Meningkatkan persuasif itu lebih bagus. Persuasif nonsense tanpa penindakan. Persuasi itu kan kita ngomong orangnya ada. Ini musuh bangsa negara," pungkas Ansyaad Mbai.
>>Antisipasi ISIS di Jatim>>
Antisipasi ISIS di Jatim
Sementara itu, TNI AD akan melaksanakan serbuan teritorial. Ini dilakukan pasca-penangkapan 4 warga Jawa Timur oleh pasukan Densus 88 Mabes Polri.
Menurut Panglima Daerah Militer (Pangdam) V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko, serbuan teritorial itu menjelaskan bagaimana tentang wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Babinsa, Danramil, Dandim. Ia bahkan akan langsung turun ke masyarakat untuk memberikan wawasan bela negara itu.
"Jadi itu langkah antisipasi kita, supaya masyarakat ikut mencintai negaranya. Jangan ikut-ikutan mencintai negara orang lain. Pergi jauh-jauh untuk berjuang, kita harus perjuangkan bangsa kita sendiri," tutur Mayjen Eko Wiratmoko, Selasa 31 Maret 2015.
Dia juga mengatakan, TNI akan tetap memonitor apabila ada hal-hal yang mencurigakan. Untuk menangani hal itu TNI akan melakukan bersama polisi.
"Kita kan punya Trisula yang di dalamnya ada Babinsa, Babinkamtibnas dan kepala desa yang selalu memonitor apabila ada yang janggal (terkait paham radikal) akan kita tangani secara bersama," pungkas Eko. (Ans/Mut)
Advertisement
