Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 yang disusun Pemprov DKI Jakarta menuai kritik dari Kementerian Dalam Negeri. Anggaran tersebut dinilai belum berpihak pada rakyat.
Salah satu poin yang dinilai tak berpihak pada rakyat, yakni besaran anggaran untuk perbaikan dan perawatan infrastruktur jalan. Anggaran itu hanya sebesar Rp 2,9 triliun. Jumlahnya masih kalah jauh dari besaran belanja jasa perkantoran yang mencapai Rp 4,1 triliun.
"Seharusnya turunkan anggaran untuk jasa perkantoran, besarkan anggaran untuk perbaikan jalan," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek dalam Rapat Klarifikasi Pengesahan RAPBD DKI tahun 2015 di kantornya, Jakarta, Kamis (2/4/2015).
Reydonnyzar menuturkan, Pemprov DKI Jakarta harus merevisi sejumlah mata anggaran sebelum RAPBD itu kembali kepada Kemendagri pada 10 April 2015.
Evaluasi Kemendagri, sambung Reydonnyzar, intinya dilakukan agar rincian APBD DKI tahun 2015 yang sebesar Rp 72,09 triliun bisa mencerminkan semangat Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK dalam bentuk anggaran milik daerah.
"Kita evaluasi efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, rasionalitas, serta asas manfaatnya," ucap Reydonnyzar.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok turut serta menghadiri rapat ini. Dengan kedatangannya ini, Ahok berharap bisa menyamakan persepsi soal RAPBD DKI 2015 dengan Kemendagri.
Advertisement
"Kami perlu samakan persepsi dengan Kemendagri. Misalnya begini, sudah ada Perda yang menyatakan modal yang harus disetor kepada Bank DKI kira-kira Rp 13 triliun, setor modal PT Jakarta Propertindo kira-kira Rp 10 triliun, setor modal PT Food Station Tjipinang Jaya Rp 1,5 triliun," kata Ahok sebelum berangkat ke Kemendagri.
"Sekarang kami mirip-mirip perilaku 'DPRD'. Kami ingin meng-crop anggaran-anggaran yang menurut kami boros," pungkas Ahok. (Ndy/Yus)
