Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akhirnya mengambil keputusan untuk membatalkan pembangunan Pelabuhan Cilamaya setelah melalui pembahasan yang cukup lama. Keputusan itu diambil menimbang aspek keselamatan pelayaran dan keamanan pasokan energi.
"Yang penting ada keselamatan pelayaran dan keselamatan energi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Jakarta, Kamis (2/4/2015).
Namun demikian, pemerintah tetap mencari lokasi yang tepat untuk pembangunan pelabuhan baru. Hal itu untuk memecah kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
"Cilamaya batal dan digeser ke timur. Batal karena itu ada jaringan minyak, rig dan jaringan pipa gas. Tapi belum ada studi yang timur itu. Kita harus dari awal lagi," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, keputusan pembatalan Cilamaya diambil setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan kunjungan langsung di lokasi pengeboran PT Pertamina di kawasan industri Karawang dan proyek pembangunan Cilamaya.
JK beralasan, pembangunan pelabuhan membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi. Namun untuk kilang minyak dan gas juga membutuhkan tingkat keamanan yang lebih tinggi lagi.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan bersikukuh untuk membangun Pelabuhan Cilamaya. Dasar pembangunan Cilamaya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2011 tentang proyek prioritas dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
"Kalau mau menghentikan itu harus Pak Presiden cabut Perpresnya langsung beres. Selagi Perpres itu masih ada kita tetap akan jalan terus," ujarnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Bobby M Mamahid menegaskan keberadaan Perpres membuktikan jika sebelumnya semua pihak termasuk Pertamina sudah menyetujui pembangunan pelabuhan.
"Saat itu ditunjuk tiga konsultan dan hasilnya diumumkan di Kantor Menko di Agustus 2014, dan semua pihak diajak bicara, semia sepakat bahwa pelabuhan itu bisa dibangun,"tandas dia.(Amd/Nrm)
Advertisement
