Kominfo Bentuk Tim Panel Pemblokiran Situs Radikal

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara angkat bicara soal langkah pemblokiran oleh pihaknya terhadap sejumlah situs online yang diduga membawa paham radikal.

Dia membantah masih banyak protes yang diarahkan pada kementeriannya atas pemblokiran tersebut. Menurut dia, hanya pemimpin redaksi dan wakil pemimpin redaksi dari 7 situs yang meminta klarifikasi atas aksi pemblokiran tersebut.

"‎Masih banyak (pihak yang protes pemblokiran) tuh siapa? Siapa? Yang ikut itu kemarin kan 7 (situs yang diblokir), tujuh juga kita kasih kesempatan kok," kata Rudi di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2015).

"Kalau memang mereka-mereka nggak (terbukti menyebar paham radikal), ya nggak masalah," imbuh dia.

Namun Rudi mengaku belum mengetahui soal ada atau tidaknya izin dari Dewan Pers pada masing-masing situs tersebut. Dia mengatakan, salah satu faktor yang membuat jajarannya kesulitan melacak pemilik situs adalah mayoritas laman tersebut menggunakan domain dot (.) com.

"Kebanyakan mereka memang menggunakan dot-com. Kalau dot-com itu kan kita juga nggak tahu. Kita juga imbau dot-id. Kalau dot-id itu kan enak, kita juga bantu kok pendaftarannya di Pandi (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia). Ini kan kita juga jadi enak, tahu di dalamnya (pengelolanya) siapa," tutur Rudi.

Untuk meredam pro dan kontra pemblokiran tersebut, Rudi mengaku telah membentuk ‎tim panel ahli dalam menangani konten negatif. Tim tersebut, menurut dia, akan menanggapi masukan dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi terkait adanya situs bermuatan negatif.

"Nah agar governance-nya lebih bagus saya sudah tanda tangan kepmen (keputusan menteri) untuk membentuk panel, terdiri dari tokoh masyarakat dan para ahli. Mereka yang akan memberikan penilaian dan rekomendasi," ujar Rudi.

Dia menyebutkan, tim panel terdiri dari perwakilan ormas muslim dan pers. "Ini di dalam panel tersebut ada Pak Bagir Manan (Ketua Dewan Pers), juga masuk di panel Gus Solah (Salahuddin Wahid), Din Syamsuddin, Sam Bimbo. Ini Biar governance-nya lebih bagus transparan, fair, dan sebagainya," pungkas Rudi. (Ndy)