Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengoreksi sejumlah mata anggaran dalam Peraturan Gubernur terkait APBD 2015 yang telah diserahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu yang dikoreksi adalah mata anggaran untuk belanja pegawai senilai Rp 19,02 triliun.
Jumlah itu dinilai tak rasional. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok punya alasan sendiri. Menurut Ahok, besarnya jumlah belanja pegawai itu untuk mencegah adanya dana 'titipan'.
"Dulu ibaratnya belanja pegawai itu dititipkan di belanja barang sama jasa. Sekarang kami tidak mau. Kalau kami belanja barang 61 persen, itu asli 100 persen belanja barang," kata Ahok di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (2/4/2015).
Tak hanya itu, mantan Bupati Belitung Timur tersebut menambahkan, besarnya belanja pegawai juga untuk menghilangkan budaya 'tilep-menilep' yang diduga dilakukan bawahannya. Selain juga untuk meningkatkan kesejahteraan para PNS.
"Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak nilep-nilep, tidak minta-minta uang, urusan surat semua BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tidak minta uang, (lalu ditanya) butuh berapa tiap bulan? Lalu mereka ngomong, 'Kalau sudah umur kita segitu, anak kuliah, ya mesti di atas Rp 50-60 juta pak,' ucap dia.
"Ya sudah kalau gitu kami kasih, tetapi ada poin-poin yang harus dipenuhi," pungkas Ahok.
Sebelumnya, Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, mempertanyakan kenaikan jumlah anggaran belanja pegawai tahun ini.
Advertisement
"Anggaran tahun lalu itu Rp 19,02 triliun digunakan untuk belanja pegawai, sepertiga anggaran. Namun pada rapergub bukan berkurang malah makin naik," kata Reydonnyzar dalam rapat pembahasan Rapergub APBD DKI Jakarta 2015 di Kemendagri, Jakarta. Karena itu, pria yang karib disapa Doni tersebut berencana untuk membedah lagi rincian anggaran tersebut.
Program Prioritas Diperjuangkan
Meski Rancangan Pergub tentang APBD Jakarta mendapat koreksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Ahok akan memperjuangkan program prioritas yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI.
"Program priortas itu pasti diperjuangkan," kata Ahok di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis 2 April 2015.
Program prioritas yang akan difokuskan Pemprov DKI dalam pekerjaannya pada tahun ini adalah antisipasi banjir, pengurangan kemacetan, pendidikan dan kesehatan.
"Program unggulan kan sudah jelas banjir, macet dan salah satu untuk mengatasinya dengan normalisasi sungai. Tentu kesehatan dan pendidikan tetap nomor satu," beber Ahok. (Ndy/Ans)
