Pemblokiran Situs Radikal Dinilai Berpotensi Ciptakan Musuh Baru

 

Selain situs-situs tersebut menurutnya ada lagi beberapa situs yang seperti eramuslim dan Hidayatullah yang sebenarnya menentang pemikiran radikal ISIS justru diblokir oleh pemerintah. Atas dasar itu, Fikri pun mempertanyakan dasar BNPT dalam memberi rekomendasi terhadap pemblokiran tersebut. 

 

"Mereka konter ISIS, kenapa justru blokir secara sepihak. Kalau seperti ini, yang timbul justru kecurigaan masyarakat, ada motif apa? BNPT pun harus transparan mengenai kajiannya seperti apa? Dasarnya apa untuk memblokir situs-situs tersebut, padahal banyak diantara mereka yang vokal menentang ISIS," kata dia. 

 

Kedepannya, sambung Fikri, BNPT harus lebih hati-hati dan tidak serampangan dalam merekomendasikan pemblokiran situs. Jangan sampai, pemblokiran tersebut justru membuat pihak selama ini sebenarnya membantu pemerintah dalam menangkal paham terorisme justru berbalik menjadi musuh pemerintah. 

 

"Ya justru yang terjadi strategi pencegahan yang dilakukan malah berbalik menjadi lawan baru. Mereka yang giat counter ISIS malah dibungkam, dan yang justru menyebarkan ISIS masih bebas berkeliaran didunia maya," kata dia. 

 

Ia pun meyakini, strategi pemberantasan paham radikal dengan pemblokiran situs-situs radikal tidak akan efektif dan bertahan lama. Yang terjadi justru rasa penasaran masyarakat terhadap keyakinan-keyakinan radikal yang justru dibredel oleh pemerintah.

 

"Masyakat ketika liat ini menjadi hal yang tidak fair, mereka salah penafsiran tentang jihad, kalau masyarakat lihat tidak fair, mereka akan cari sendiri istilah-istilah seperti thagut, Jihad, dan lainnya melalui cara lain," tandas Fikri. 

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sebelumnya telah memblokir 22 situs/website karena dianggap terkait penyebaran paham radikal. Pemblokiran ini dilakukan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

 

 

BNPT merupakan lembaga yang mengeluarkan surat keputusan untuk memblokir situs-situs yang dianggap sebagai penggerak paham radikalisme maupun simpatisan radikalisme.

"Menurut BNPT, kriteria website radikal atau yang berisi radikalisme, salah satunya adalah mendukung, menyebarkan dan mengajak bergabung dengan ISIS," ungkap Bambang Heru Tjahjono, Direktur Jenderal Aplikasi Telematika (Dirjen Aptika) di Kantor Kemenkominfo.

Secara detil, lanjut Bambang, pihak BNPT mengungkap 4 kriteria khusus sampai dengan sebuah situs dianggap radikal sehingga diblokir, yakni :

1. Ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama
2. Takfiri (Mengkafirkan orang lain)
3. Mendukung, menyebarkan dan mengajak bergabung dengan ISIS/IS
4. Memaknai jihad secara terbatas

 

BNPT melalui surat Nomor 149/K.BNPT/3/2015 meminta 19 situs diblokir karena dianggap sebagai situs penggerak paham radikalisme dan sebagai simpatisan radikalisme. Kominfo pun memblokir 19 situs itu, yang sebelumnya menutup akses 3 situs Islam.

Sejumlah situs tersebut, di antaranya arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com. Lalu kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, dan eramuslim.com. 

Namun DPR mengkritik pemblokiran itu, dengan alasan tak ada penjelasan detail soal kriteria radikalisme yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menutup situs-situs tersebut.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pemblokiran yang tidak disertai alasan kuat ditakutkan akan menimbulkan Islamophobia atau ketakutan berlebih pada ajaran Islam. Karena itu, DPR dalam waktu dekat akan memanggil Menkominfo Rudiantara. Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara menuturkan, penutupan akses itu atas permintaan BNPT. (Mut)