Liputan6.com, Jakarta - Pengamat masalah cyber, Fami Fahruddin, menilai kejahatan cyber adalah salah satu tantangan yang harus segera diatasi oleh Indonesia. Pasalnya, hal itu dapat memberikan dampak buruk yang signifikan jika terjadi dalam skala besar.
Pernyataan Fami soal tantangan dunia cyber bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Cisco yang dikutipnya, Indonesia adalah negara dengan trafik kejahatan cyber terbesar pada tahun lalu.
Advertisement
Namun ia mengingatkan trafik ini bukan berarti seluruh kejahatan cyber itu dilakukan oleh orang Indonesia. Kendati demikian, hal ini membuktikan bahwa keamanan cyber Indonesia masih lemah.
"Kejahatan cyber adalah tantangan kita semua. Karena kalau terjadi secara masif maka bisa terjadi kekacauan. Merujuk pada data trafik kejahatan cyber, membuktikan bahwa keamanan cyber kita masih lemah," tutur Fami di kawasan Menteng, Jakarta.
Adapun kejahatan cyber yang terjadi di Indonesia, kata Fami, mencakup berbagai hal seperti keuangan, pembobolan data, dan virus. Ia pun menghimbau pemerintah bisa segera melakukan pembenahan, seperti membuat proxy nasional dan badan atau lembaga cyber nasional.
Pembenahan ranah cyber oleh pemerintah, menurut Fami sekaligus juga dapat membantu unit-unit pendukung di dalamnya. Misalnya, dapat membantu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar tidak kewalahan dalam mengatasi situs-situs online yang dianggap radikal.
Pemerintah sendiri saat ini tengah berencana membentuk Badan Cyber Nasional, kendati belum diketahui kapan akan diresmikan. Menurut Fahmi, badan cyber nasional yang ideal adalah bisa melakukan deteksi dini, seperti pemberitahuan mengenai kejahatan cyber yang mengancam keamanan negara.
"Badan cyber itu fungsinya melindungi infrastruktur penting yaitu data-data yang berkaitan dengan publik, seperti perbankan, listrik, dan kependudukan. Kalau sampai data yang seharusnya dilindungi negara bocor, maka bisa terjadi kekacauan sosial dan politik," katanya.
Dilanjutkannya, Indonesia juga jangan kalah dari negara-negara lain yang sudah memiliki badan atau lembaga cyber nasional.
"Seperti Korea, Amerika dan beberapa negara Asia juga sudah mulai melakukannya yaitu membentuk lembaga cyber nasional. Sekarang ini prakteknya hampir semua negara maju punya badan yang mengawasi cyber crime, baik untuk pencegahan dan penindakan," jelasnya.
(din/isk)
