Liputan6.com, Jakarta - DPR menggelar Sidang Paripurna II dalam masa sidang ke-III. Dalam paripurna kali ini, Pimpinan DPR akan membacakan surat pencalonan Kapolri terkait hasil rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menjelaskan, pihaknya juga akan membacakan laporan hasil semester Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta beberapa surat yang sudah masuk dan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
"Laporan hasil BPK akan dibacakan, beberapa surat masuk juga dibacakan, hasil rapat konsultasi kemarin. Terkait Kapolri, kita hanya menjelaskan soal hasil Bamus yang akan dibawa ke Komisi III untuk penetapan jadwal fit and proper test," ujar Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2015).
Selain itu, politisi Partai Demokrat itu tak menepis Paripurna kali ini juga akan membacakan hak angket kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly. "Nanti di Paripurna, hak angket dibacakan. Namun, pimpinan yang menerima untuk dipelajari. Pada Rapat Paripurna berikutnya baru kita tindak lanjuti hak angket itu bisa jadi angket DPR atau tidak," beber dia.
Advertisement
Saat disinggung kabar fit and proper test calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti akan ditunda lantaran menunggu PDIP selesai kongres, Agus Hermanto tidak menepisnya.
"Nanti kita akan lihat, bisa saja ditunda beberapa hari, bisa saja kan ada yang mewakili. Paling tidak 20 April waktunya sudah selesai. Bila tidak ada konfirmasi atau penjelasan atau keputusan DPR, bisa langsung dilantik. Berarti sebelum tanggal 20, ada keputusan," tandas Agus Hermanto.
Presiden Jokowi sebelumnya mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Presiden ke-7 RI itu menjelaskan alasan tak jadi melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Sehubungan dengan kapolri, tadi saya sampaikan bahwa surat kami pada 18 Februari 2015 kepada Ketua DPR perihal pengangkatan kapolri, saya jelaskan tadi mengenai alasan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri, yaitu mengingat pencalonan Komjen Pol Drs Budi Gunawan SH MSi sebagai Kapolri menimbulkan perdebatan di masyarakat," ujar Jokowi usai rapat konsultasi di Gedung DPR, Senin 6 April 2015.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan, suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Dia menampik anggapan terjadinya keributan dalam pertemuan tersebut.
"Ini adalah pertemuan konsultasi yang merupakan konvensi ketatanegaraan yang baik, karena melalui forum konsultasi ini, kita membicarakan masalah kebangsaaan, dari hati ke hati, dalam suasana kekeluargaan," ungkap Jokowi. (Fiq/Yus)
