Dinyatakan Langgar Undang-Undang, Ahok Merasa DPRD Tak Adil

Liputan6.com, Jakarta - Ahok merasa tidak adil dengan hasil pansus Hak Angket yang menyatakan dirinya melanggar undang-undang. Padahal, dia merasa sedang menyelamatkan uang rakyat yang coba dicuri anggota dewan.

"Kalau sesuai konstitusi kalau Anda sudah hak angket sudah punya hasil pilihannya lanjutkan ke hak menyatakan pendapat. Kan Anda sudah nyatakan saya melanggar undang-undang walaupun secara pribadi menurut saya sangat tidak adil," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Menurut Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu, ketidakadilan bermula dari perseteruannya dengan DPRD DKI Jakarta terkait RAPBD 2015. DPRD menilai, pemprov DKI Jakarta menyerahkan RAPBD bukan hasil pembahasan bersama. Padahal, dalam RAPBD itu ada dugaan dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun.

"Artinya apa? DPRD mengakui semua RAPBD ini benar, hanya yang nggak benar kami tidak masukan Rp 12,1 triliun. Dan versi DPRD seperti apa, angkanya sama nggak? Sama. Yang dilakukan apa? Dia comot 10-15% RAPBD kami. Jadi yang dianggap belanja palsu justru diambil nilai uangnya untuk bisa punya uang Rp 12,1 triliun masukan ke dalam," jelas Ahok.

Ahok menyatakan, bila dirinya menerima Rp 12,1 triliun maka DPRD tidak akan mempermasalahkan. Dewan akan menganggap pembahasan antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan pembahasan.

"Padahal nggak ada pembahasan, yang ada pencurian crop 10-15%. Itu dia bilang saya palsu," ujar Ahok.

Ahok juga sangat menunggu undangan DPRD dalam hak angket guna menjelaskan semuanya. Tapi, nyatanya sampai kesimpulan dibacakan di hadapan paripurna, dia tidak juga diundang.

"Angket juga saya sudah minta dipanggil saya dong biar saya jelasin biar saya kasih muka kalian malu," tutup Ahok. (Mut)