Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla bertolak ke Bandung, Jawa Barat pagi ini. Dia menjadi saksi untuk mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin alias Yance. Yance didakwa melakukan korupsi pembebasan lahan seluas 82 hektare untuk pembangunan PLTU I di Sumur Adem, Indramayu.
"Pak JK akan sampai di Tipikor Bandung (untuk memberikan kesaksian bagi Yance) pada 9.30 pagi ini," kata Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah, di Jakarta, Senin (13/4/2015).
Husain menjelaskan, pengawalan saat bersaksi di pengadilan tidak akan berlebihan. Paspampres akan mengawal seperti biasa.
"Setelah jadi saksi, Pak Wapres lanjut ke Sesko TNI untuk berikan kuliah umum. Pulang jam 3 untuk mengikuti sidang kabinet jam 4 sore," ujar Husain.
JK akan hadir dalam kepasitasnya sebagai saksi meringankan untuk terdakwa Irianto MS Syafiuddin atau Yance yang merupakan mantan Bupati Indramayu.
Kasus Yance
Advertisement
"Dia (Yance) dianggap bersalah dalam hal pembebasan itu dan itu keputusan pemerintah, Perpres lagi. Maka tentu saya harus memberikan kesaksian, apa isi bahwa benar itu adalah pemerintah dan keputusan pemerintah," ujar JK di Istana Wapres, Jakarta, Jumat 10 April 2015.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, pada proyek yang diduga merugikan negara Rp 42 miliar tersebut, apa yang dilakukan Yance sudah sesuai dengan prosedur. JK merupakan pihak yang memerintahkan Yance kala itu.
"Karena itu perintah pemerintah, waktu itu saya berikan perintah pada bupati itu. Saya kunjungi kemudian saya panggil untuk cepat membebaskan lahan karena hanya cara itu bisa membangun listrik dengan cepat," terang JK.
Dalam pelaksanaannya, lanjut JK, Yance bahkan dianggap termasuk bupati yang menjalankan perintah dengan cepat. Dan upaya yang dilakukan Yance justru harus diapresiasi karena menguntungkan negara.
"Di Indramayu termasuk pembebasan lahan yang tercepat, salah satu yang tercepat, 3 yang tercepat untuk pembebasan lahan. Itu selesai dengan cepat, berarti justru sangat menguntungkan negara di banding daerah yang sampai sekarang atau sampai 2 tahun tidak selesai lahannya," pungkas JK.
Pengadaan tanah seluas 82 hektare untuk pembangunan PLTU merupakan proyek percepatan sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) No 71 tahun 2006 tentang penugasan kepada PT PLN (Persero).
Dalam Perpres tersebut sesuai Pasal 2 ayat 3 diperingatkan, semua perizinan menyangkut amdal, bahwa pembebasan dan kompensasi jalur transmisi dan proses pengadaan tanah harus diseleasikan dalam jangka waktu paling lama 120 hari oleh instansi/pejabat terkait yang berwenang sejak pertama kali diajukan.
Bila proyek lambat dikerjakan, akan terjadi pemadaman listrik di Pulau Jawa dan Bali, kemudian PLN akan menderita kerugian Rp 27 miliar per harinya.
Pada perkara ini, Yance dijerat Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU 31/1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001, tentang perubahan atas UU nomor 31/1999 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1-KUHP. (Mvi)
Baca Juga
