Alasan Pemerintah Tanggapi Serius Konflik Timur Tengah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Indonesia tidak bisa berdiam diri melihat gejolak di Timur Tengah yang tidak kunjung usai. Sebab, situasi yang makin tidak terkendali di sana, akan berdampak luas pada dunia internasional.

"‎Jadi Anda bisa bayangkan kalau ada roket atau bom di Saudi saja, 1 saja itu bisa menimbulkan implikasi yang luar biasa karena di sana ada Ka'bah, ada 2 kota suci, Mekkah serta Madinah, dan haji di sana," ujar Lukman Hakim, di Rumah Dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa 14 April 2015 malam.

‎Lukman mengatakan, negara-negara di Timur Tengah terkenal sebagai penghasil minyak. Indonesia pun bergantung dan membeli minyak di sana. Harga minyak yang dijual dipengaruhi dengan geopolitik yang terjadi.

Bila negara tersebut kondisinya normal, harga minyak murah. Sebaliknya, bila kondisi negara tersebut sedang kacau akibat perang, maka harga minyak menjadi tinggi.

‎"Jadi memang implikasinya pengaruhnya bisa sangat luas, harga minyak bisa tidak terkendali dan itu pengaruhnya. Apalagi di era global ini kan sekarang apa yang terjadi di sana implikasinya ke mana-mana," kata politisi PPP ini.

Lukman menuturkan, hari ini, Rabu (15/4/2015) 52 Dubes dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) akan dikumpulkan. Jokowi-JK akan membagikan pesan damai pada para dubes tersebut.

"Kita mengundang, kita ingin mengajak negara-negara muslim di dunia, untuk bagaimana menciptakan kedamaian. Karena bagaimanapun juga di era globalisasi ini apa yang terjadi di Yaman dan di Saudi Arabia, itu dampaknya akan ke seluruh dunia. Jadi kita ingin perdamaian  bisa diciptakan. Kita punya tanggung jawab yang sama," tandas Lukman.

Gejolak di Timur Tengah, mulai dari paham radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) hingga perang Yaman, dikhawatirkan akan membawa dampak buruk ke negara-negara tetangga, tidak terkecuali Indonesia. ‎Karena itu, pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk jadi juru damai dalam gejolak tersebut.

"‎Kami semua tadi sepakat untuk mendorong pemerintah Indonesia, khususnya Wapres, untuk mengambil prakarsa sebagai negeri muslim terbesar di dunia, dengan amanat pembukaan UUD 1946, untuk menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, Selasa malam. (Mvi/Yus)