Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, meluruskan anggapan yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah ingin menghentikan QNB League 2015 dan membubarkan klub. Imam menyatakan, tidak ada keinginan dari pihaknya untuk meniadakan hiburan rakyat, dalam hal ini kompetisi sepakbola.
Imam menegaskan, Kemenpora dan BOPI hanya ingin agar klub-klub benar-benar profesional dalam menerapkan aturan FIFA dan PSSI. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga meminta masyarakat mengerti, karena ini semua demi sepakbola Indonesia yang lebih profesional.
Advertisement
Sayangnya, sikap Kemenpora ini tidak dianggap sebagai suatu itikad baik oleh FIFA. Bahkan, induk organisasi sepakbola dunia itu malah mengultimatum Kemenpora dan BOPI untuk tidak mengintervensi dan mencampuri urusan kompetisi sepakbola Indonesia atau sanksi akan dijatuhkan.
"Kita sesungguhnya hanya mendorong agar aturan yang PSSI buat itu betul-betul diterapkan di lapangan. Di sini letak kewajiban pemerintah untuk meluruskan, bicara profesional, harus betul-betul profesional," papar Imam saat ditemui Liputan6.com di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2015).
Bersambung ke halaman berikutnya>>>
2
"Hal yang seperti ini harus dijelaskan ke masyarakat, suporter, dan semuanya bahwa tidak ada keinginan sedikitpun dari pemerintah untuk menghentikan liga, untuk membubarkan klub, untuk meniadakan hiburan rakyat, sama sekali tidak. Ini murni agar ke depan tidak ada masalah yang muncul di kemudian hari," lanjutnya.
Kemudian, Imam sadar bahwa sekarang adalah saatnya untuk klub-klub di Indonesia benar-benar membenahi diri setelah dibiarkan saja selama bertahun-tahun. Pria berusia 41 tahun ini menekankan, pemerintah tak ingin lagi mendengar ada pemain yang tidak digaji klub atau pembayaran pajak yang tidak beres.
"Bayangkan, di sebuah CV, PT atau perorangan, hari ini kan wajib punya NPWP, sekarang masa bertahun-tahun dibiarkan saja begini oleh pssi. Bayangkan, ISL 2014 masalahnya masih ada sampai sekarang," ujar dia.
"Ada pemain tidak digaji, pajak belum selesai, pasti mengadunya ke kita. Dan kita dimungkinkan untuk terlibat karena Undang-Undang mengharuskan," imbuh Imam.
Advertisement
